Bandung, mataberita.net — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) sebagai Perwakilan Kemenkumham di wilayah Jabar mengemban Tugas dan Fungsi bidang hukum. Yang mana salah satunya adalah Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahaan Sadar Hukum, pada Selasa (03/12/2024) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov). Keduanya berkolaborasi untuk melaksanakan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Jabar tahun 2024 yang bertempat di Gedung Merdeka, Asia Afrika, Bandung.
BACA JUGA : Yukz Tanya : Pernikahan Beda Agama Dianggap Tradisi Biasa, Boleh Kan?
Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) merupakan salah satu upaya bersama untuk menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini akan terlihat dari tingkat kepatuhan kita terhadap hukum yang merupakan kunci bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib dan damai. Kesadaran hukum berimplikasi terhadap kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Diperlukan usaha terus-menerus untuk memasyarakatkan hukum, karena pada kenyataannya tidak setiap orang dengan sendirinya mengetahui hukum.
Oleh karena itu, upaya untuk menyebarluaskan pengetahuan hukum menjadi sangat penting agar jumlah orang yang memahami hukum terus bertambah. Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah program berkelanjutan dalam upaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Kolaborasi antar instansi pemerintah maupun dengan masyarakat adalah kunci mencapai keberhasilan.
Desa/Kelurahan sebagai instansi yang berhadapan langsung dengan kehidupan dinamika masyarakat perlu memiliki kecakapan dalam memimpin warganya termasuk menghadapi berbagai permasalahan hukum yang terjadi. Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Jabar tahun 2024 ini jadi salah satu bukti konkret bahwa pemerintah memproritaskan supremasi hukum dan HAM di wilayah.
Provinsi Jabar sebagai Provinsi dengan Jumlah Penduduk terbanyak di Indonesia. Sampai dengan saat ini dari total 5.957 Desa/Kelurahan yang ada, sebanyak 54% nya atau sebanyak 3.206 Desa/Kelurahan telah diresmikan sebagai Desa/Keluarahan Sadar Hukum. Kemudian pada pelaksanaan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Tahun 2024 ini Provinsi Jawa Barat melalui kolaborasi Kemenkumham Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil meresmikan 100 Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Jabar Tahun 2024 ini dihadiri Kepala BPHN Min Usihen, Kepala Kanwil (Kakanwil) Masjuno dan Plh. Asisten Daerah II Setda Provinsi Jabar. Di kesempatan yang sama juga dilaksanakan Pemberian Penghargaan JDIH kepada Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD, 6 Bupati/Wali Kota serta 6 DPRD Kab/Kota berhasil memperoleh penghargaan ini. Pemberian Piagam Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum Jabar ke Pj. Gubernur dan Pj. Bupati/Wali Kota oleh Menteri Hukum, 17 Bupati dan 1 Wali Kota berkesempatan menerima penghargaan ini.
