Nias Selatan, mataberita.net — Pengelolaan Dana Desa (DD) Tuhegafoa, Kecamatan Lolowa’u, Kabupaten Nias Selatan (Nisel), Sumatera Utara (Sumut), untuk tahun anggaran 2024–2025 menuai sorotan masyarakat. Minimnya keterbukaan, sejumlah pembangunan yang dipertanyakan realisasinya, hingga pengakuan Perangkat Desa dan Guru PAUD mengenai gaji yang belum dibayarkan, memunculkan persoalan serius terkait tata kelola pemerintahan desa. Warga mempertanyakan kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Mereka mendesak Kepala Desa (Kades) Tuhegafoa Olympianus Ndruru membuka dokumen perencanaan, rincian anggaran, laporan realisasi dan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa.
Saat dikonfirmasi tim lapangan, Kepala Desa Tuhegafoa menyatakan. Seluruh anggaran tahun sebelumnya telah direalisasikan. Kewajiban pembayaran terkait BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) telah diselesaikan. Sementara itu, sejumlah perangkat desa justru menyampaikan bahwa hak gaji mereka hingga kini belum dibayarkan. Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan yang membutuhkan verifikasi. Apabila seluruh kewajiban anggaran telah diselesaikan, mengapa masih terdapat perangkat desa yang mengaku belum menerima haknya? Atas kondisi tersebut, Bupati Nias Selatan didesak untuk tidak berhenti pada klarifikasi administratif.
Inspektorat dan aparat pengawasan terkait perlu segera melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa Tuhegafoa tahun 2024 dan 2025, termasuk memeriksa kesesuaian realisasi fisik, administrasi keuangan dan pemenuhan hak perangkat desa. Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia juga perlu mempertimbangkan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kepala Desa Tuhegafoa. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, ketidakmampuan menjalankan tata kelola pemerintahan, atau pengabaian terhadap hak perangkat desa, langkah administratif sesuai ketentuan, termasuk pemberhentian dari jabatan apabila memenuhi persyaratan hukum, patut dipertimbangkan.
Dana Desa bukan ruang kekuasaan personal, melainkan instrumen pembangunan yang wajib dikelola secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Tuhegafoa berhak mendapatkan jawaban, bukan sekadar pernyataan bahwa anggaran telah direalisasikan. Kini, publik menunggu ketegasan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Apakah dugaan persoalan ini akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif, atau justru kembali berhenti sebagai polemik tanpa penyelesaian?
