Jabar, mataberita.net — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) atas arahan Kepala Kanwil (Kakanwil) Masjuno pada Senin (03/06/2024) melalui Sub Bagian Humas, RB, TI mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (Monev RKTRB) Triwulan II (B06) Tahun 2024. Yang mana berkesempatan dibuka langsung oleh Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi Asep Kurnia. Itu bertempat di PO Hotel Semarang.
Hadir juga pada kegiatan ini adalah Kepala Biro Perencanaan Setjen Ida Asep Somara, Inspektur Wilayah II Itjen Lilik Sujandi, Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Jonny Pesta, Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Jateng, Kadivmin Seluruh Kanwil Kemenkumham melalui virtual dan Pejabat serta Pelaksana Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah se-Indonesia yang hadir langsung. Dalam sambutan, Staf Ahli Bidang RB menyampaikan apresiasi kepada para pejuang Reformasi Birokrasi baik di Wilayah maupun di Satuan Kerja.
Hal tersebut karena dedikasi dalam pemenuhan Reformasi Birokrasi ini lah nilai Indeks RB Kementerian Hukum dan HAM dapat meningkat. “Kita semua berharap di tahun 2024 ini juga indeks RB Kemenkumham bisa terus meningkat,” ungkap Asep Kurnia. Tujuan utama kegiatan ini adalah reformasi birokrasi menjadi lebih lincah dan cepat, reformasi birokrasi ini bukan sekedar tumpukan kertas yang diawali dengan pemanfaatan e-reformasi birokrasi.
BACA JUGA : Yukz Tanya : Pernikahan Beda Agama Dianggap Tradisi Biasa, Boleh Kan?
Tujuan selanjutnya adalah reformasi birokrasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat atau birokrasi yang berdampak dimana sejalan dengan memperkuat sinergi yang diresolusikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Selain dalam rangka perbaikan kualitas dokumen, kegiatan monev seperti ini bertujuan untuk memberikan dampak nyata kepada masyarakat melalui satuan kerja Kemenkumham RI di wilayah melalui pemenuhan Reformasi Birokrasi Tematik.
Salah satu contohnya bisa kita lihat di satuan kerja Pemasyarakatan melalui kegiatan pelatihan kemandirian kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Yang mana harus diukur sampai sejauh mana dampaknya bagi masyarakat sehingga dapat mendongkrak nilai Indeks RB Kemenkumham. “Diakhir pertemuan ini perbaikan-perbaikan yang harus diambil sebagai langkah untuk peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI dapat kita dapatkan bersama-sama,
“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat berjuang untuk seluruh pejuang RB Kantor Wilayah. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar,” pungkas Staf Ahli Bidang RB sekaligus membuka kegiatan ini. Pelaksanaan Monev ini diisi dengan proses Verifikasi dan Konsultasi Data Dukung RKT Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) oleh Tim Inspektorat Jenderal selama 4 hari Pelaksanaan dari (03/06) hingga (06/06). Yang mana diantaranya diisi dengan penguatan terkait Teknis Reformasi Birokrasi dari Asisten Deputi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB.
