Jakarta, mataberita.net — Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara soal aksi demonstrasi memprotes banjirnya barang impor masuk ke dalam negeri.
Ia mengatakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) kabinet. Karenanya, ia enggan disalahkan.
“Kalau ada yang demo menteri perdagangan mengobral Permendag itu salah. Saya melaksanakan perintah ratas,” ucapnya dalam peluncuran Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2025 di kantor Kementerian Perdagangan, pada Rabu (17/07/2024).
Ia menjelaskan awalnya aturan impor diatur dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Tetapi, ditemukan sejumlah kendala dalam proses perizinan impor yang mengakibatkan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan utama, seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Karena itu, pemerintah mengadakan ratas, dan saat itu Zulhas sedang berada di Peru.
“Maka Permendag 36 yang bagus itu minta diubah hari itu juga. Di Peru jam 02.00 pagi, saya ditelpon Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto), kalau Mendag tidak bisa meneken, maka yang meneken adalah Menko Perekonomian,” ujarnya.
BACA JUGA : Faisal Basri Perkirakan Jokowi Bakal Wariskan Setumpuk Bom Waktu Kepada Presiden Terpilih Prabowo
Tetapi, Zulhas menolak beleid itu ditandatangani oleh Airlangga. Akhirnya ia meneken aturan itu dari Peru sehingga Permendag 36/2023 berubah menjadi Permendag 8/2024.
“Saya tidak ikut rapatnya, yang ikut rapatnya Menko Ekonomi, Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang), Menteri Keuangan (Sri Mulyani), dan lain-lain,” imbuhnya.
Zulhas menambahkan untuk memberantas barang impor ilegal, pemerintah membentuk satuan tugas (satgas), yang akan rampung terbentuk Jumat ini.
Sebelumnya, massa buruh menggelar demonstrasi menolak Permendag 8/2024 di depan Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, pada Rabu (03/07/2024). Bagi mereka, beleid tersebut telah membuat banyaknya PHK buruh tekstil.
“Tanggal 8 Juli nanti kita datang ke tempat ini. Bawa anggota kita yg kena PHK. Dan kita akan bergabung ke aksi omnibus law. Tiga sampai empat kali lipat dari massa hari ini,” pungkas orator.
