MATABERITA.NET, Jakarta- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengumumkan pemecatan 27 kader PDIP termasuk Presiden ke-7 Joko Widdo alias Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang saat ini jadi Wakil Presiden dan Bobby Nasution calon Gubernur Sumatera Utara. Hal tersebut diumumkan dan dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun pada hari Senin (16/12).
Surat pemecatan Jokowi dibacakan Komarudin Watubun. Dalam video tersebut, Komarudin turut didampingi oleh jajaran DPP PDIP lainnya, antara lain ; Said Abdullah, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul serta jajaran pengurus PDIP lainnya.
Bukan hanya Jokowi, Gibran dan Bobby, PDIP juga memecat 24 orang kader partai. Dari surat pemecatan yang diterima, DPP PDIP juga memecat mantan Wamendagri John Wempi Wetipo hingga kader senior Effendi Muara Sakti Simbolon.
Baca Juga :
Aparat Penegak Hukum Terlibat! PDIP Gugat Sengketa Pilkada ke MK
Ke-24 orang yang dipecat itu, terbukti melanggar etik maju Pilkada dari partai lain hingga mendukung calon lain yang bukan diusung PDIP.
Berikut nama namanya;
- Lalu Budi Suryata
Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain • Asal daerah NTB
- Putu Agus Suradnyana
Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain • Asal daerah Bali
- Putu Alit Yandinata
Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain • Asal daerah Bali
- Muhammad Alfian Mawardi
Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain • Asal daerah Kalimantan Tengah
- Hugua
Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain • Asal daerah Sulawesi Tenggara
- Elisa Kambu
Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain • Asal daerah Papua Barat Daya
- John Wempi Wetipo
Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain • Asal daerah Papua Tengah
- Willem Wandik
Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain • Asal daerah Papua Tengah
- Suprapto
Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain • Asal daerah Sorong/Papua Barat Daya
- Gunawan HS
Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain • Asal daerah Malang/Jawa Timur
- Heriyus
Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain • Asal daerah Murung Raya/ Kalimantan Tengah
- Ery Suandi
Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain • Asal daerah Karimun/ Kep. Riau
- Fajarius Laia
Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain • Asal daerah Nias Selatan/ Sumatera Utara
- Mada Marlince Rumaikewi
Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain • Asal daerah Mamberamo Raya/ Papua
- Feri Leasiwal
Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain • Asal daerah P. Morotai/ Maluku Utara
- Lusiany Inggilina Damar
Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain • Asal daerah Halmahera Barat/ Maluku Utara
- Dorthea Gohea
Melanggar etik Partai maju Pilkada 2024 dari Partai lain • Asal daerah Nias Selatan/ Sumatera Utara
- Weski Omega Simanungkalit
Melanggar etik Partai tidak mendukung Calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan. Asal daerah Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara
- Arimitara Halawa
Melanggar etik Partai tidak mendukung Calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan• Asal daerah Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara
20. Camelia Neneng Susanty Sinurat
Melanggar etik Partai tidak mendukung Calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan • Asal daerah Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara
- Sihol Marudut Siregar
Melanggar etik Partai tidak mendukung Calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan • Asal daerah Tapanuli Tengah/ Sumatera Utara
- Hilarius Duha
Melanggar etik Partai tidak mendukung Calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan • Asal daerah Nias Selatan/ Sumatera Utara
- Yustina Repi
Melanggar etik Partai tidak mendukung Calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan • Asal daerah Nias Selatan/ Sumatera Utara
- Effendi Muara Sakti Simbolon
Melanggar etik Partai tidak mendukung Calon Pilkada 2024 dari PDI Perjuangan • Asal daerah DKI Jakarta.
Surat pemecatan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2024, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ditandatangani, Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditandatangani.
