Bandung, mataberita.net — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaporan Aksi HAM dan Penilaian KKPHAM tahun 2024 pada Senin (04/03/2024). Yang mana bertempat di Ruang Papandayan Gedung Sate, jalan Diponegoro. Tampak hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi, Kepala Bidang HAM Hasbulah, Analis Hukum Ahli Madya Arief mewakili Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat Yogi Gautama, Kepala Subbidang Pemajuan HAM Yuniarti Kurniasari dan Perwakilan dari sejumlah Pemerintah Kota dan Kabupaten.
Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan Kementerian, Lembaga dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan P5HAM dan pedoman bagi pelaksana pemerintah dalam Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi aksi HAM di daerah.
Selain meneruskan dan mengembangkan RANHAM yang telah diinisiasi sejak 1998, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengeluarkan Peraturan Menkumham Nomor 25/2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM yang yang menjadi landasan hukum pemberian anugerah penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM di Indonesia.
Hal ini diberikan untuk mendorong Kabupaten/Kota dalam meningkatkan layanan bagi masyarakat dan bentuk apresiasi kepada Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program Aksi HAM dan menunjukkan dunia Internasional terkait dengan komitmen Pemerintah dalam pemenuhan HAM sekaligus meningkatkan prestise daerah bersangkutan.
BACA JUGA : Duka Terpahit Dilewati Kris, Tolak Ukur Sukses Berbeda – Beda
Pelaksanaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) adalah salah satu program pemerintah yang menjadi sarana bagi Pemerintah Indonesia. Tak lain untuk mewujudkan pemajuan HAM secara menyeluruh bagi warga negara Indonesia dan sekaligus pula sebagai mekanisme pemantauan bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban HAMnya. Salah satu bentuk nyata upaya pemerintah adalah dengan melanjutkan peraturan terkait RANHAM.
Dalam laporan kegiatan, Hasbulah berkata. Tujuan rapat koordinasi ini yaitu memberikan informasi dan pemahaman tentang penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dan pelaporan capaian pelaksanaan aksi HAM dan untuk menjaga sinergi dan kerja sama antara Kemenkumham dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta meningkatkan pelayanan publik yang berbasis HAM.
Kemudian, Andi Taletting Langi menjelaskan. Pada tahun 2022 dari 27 Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat, terdapat 5 Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Penghargaan KKPHAM. Sedangkan di tahun 2023, dari 27 kabupaten Kota, 24 kabupaten Kota mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Kota Peduli HAM. “Itu semua merupakan hasil dari kerja keras bapak ibu semua. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya,” katanya.
“Di samping itu, untuk mengeluarkan kebijakan aksi HAM yang berdampak baik bagi masyarakat maka dibutuhkan koordinasi dan kerjasama. Oleh karena itu, kami berharap. Agar setiap Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kanwil Kemenkumham/Lembaga terkait dengan persiapan pengumpulan data dukung aksi HAM dan KKPHAM serta membentuk TIM POKJA RANHAM dan KKPHAM di setiap Kabupaten/Kota dengan melibatkan Perangkat Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota sebagai anggota pengelola,” tukas Andi.
Selain itu, sambung Andi, mendorong setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerahnya masing-masing dalam rangka pengumpulan data dan capaian untuk memenuhi indikator- indikator aksi HAM dan penilaian KKPHAM. Dia berharap.Semoga sinergitas dan kerjasama antara Provinsi Jawa Barat, Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Kanwil Kemenkumham Jabar dapat tetap terjalin dengan baik. Harapannya di tahun 2024 ini yang merupakan tahun prestasi, 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat mendapatkan Penghargaan Kabupaten / Kota Peduli HAM pada Hari HAM sedunia bulan Desember 2024 nanti.
Lebih lanjut, Arief pun berujar. Dirinya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi terhadap Kepala Kanwil (Kakanwil) R. Andika Dwi Prasetya beserta jajaran. “Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak R. Andika Dwi Prasetya beserta jajarannya yang selalu memberikan pembinaan, bimbingan dan arahan serta upaya dalam menggapai RANHAM dan KKPHAM di wilayah Jabar ini,” ungkapnya. Kegiatan pun dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh 3 narasumber.
Pemateri itu terdiri atas Analis Kebijakan Madya Direktorat Jenderal HAM Widayati, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Suherman dan Bagian Hukum Pemerintah Kota Tasikmalaya Epi Mulyana. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan sesi tanya jawab sampai berakhirnya rapat.
