Jakarta, mataberita.net- Upaya investigasi dan pemulihan data di Pusat Data Nasional (PDN) yang dilakukan tim gabungan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Telkom dan juga Polri tidak berhasil mengembalikan semua data yang sudah di retas. Pasalnya hacker alias peretas PDN meminta tebusan 8 juta dollar AS atau jika di rupiahkan sebesar 131 miliar.
Namun permintaan tebusan hacker tersebut ditolak oleh pemerintah. “Ya pemerintah kan enggak mau tebus, sudah dinyatakan tidak akan memenuhi tuntutan Rp 131 miliar,” sebut Dirjen Kemenkominfo Usman Kansong.
Menurut Usman, keputusan ini diambil setelah memastikan data yang terenkripsi oleh peretas masih berada di dalam server PDN.
BSSN juga sudah mengisolasi dan memutus jaringan server PDN, sehingga peretas tidak dapat mengakses dan mengambil data tersebut “Sudah diamankan data itu, sudah enggak bisa diutak-atik oleh dia, termasuk juga oleh kita. Karena sudah kita tutup kan,” ujar Usman.
Baca Juga :
Pemerintah RI Mengaku Gagal dan Pasrah Atasi Peretas PDN
Pemerintah telah putuskan untuk pasrah kehilangan data-data tersebut. Pasalnya tidak bisa dijamin peretas akan memulihkan data tersebut. “Memang kalau kita bayar juga dijamin (dikembalikan), enggak diambil datanya, enggak juga,” tegas Usman.
Serangan siber ke PDN berdampak terhadap layanan di 282 instansi pemerintahan. “Saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan
Hingga Rabu 26 Juni 2024 sudah ada 5 layanan publik yang telah pulih, yaitu;
- Layanan keimigrasian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
- Layanan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- Layanan perizinan event di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves),
- Layanan Si Halal milik Kementerian Agama (Kemenag), dan ASN Digital Pemerintah Daerah Kediri juga sudah pulih.
“Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih. Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” kata Usman.