Jakarta, mataberita.net — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjawab kemarahan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia soal penurunan anggaran Kementerian Investasi/BKPM pada 2025.
“Hampir semua kementerian pasti minta tambahan, termasuk tambahan yang kemarin ini dari Pak Bahlil,” kata Suharso dalam acara Sustainable Development Goals (SDGs) Center Conference 2024 di Jakarta, pada Rabu (12/06/2024).
Berdasarkan aturan yang berlaku, Suharso menjelaskan Bappenas memiliki wewenang untuk mengevaluasi setiap program di pemerintahan dengan standar Governance Risk Compliance (GRC).
Dengan perspektif GRC, RKP 2025 akan mengukur jenis dan tingkat risiko (risk appetite) dalam setiap agenda pembangunan.
“Jadi sekarang dengan instrumen GRC itu kami juga bisa mengatakan ‘oh, ya, ini enggak, ini begitu’. Kalau-kalau dia (anggaran kementerian tertentu) nambah, malah kalau bisa kami kurangi. Kami juga sedang berpikir belanja-belanja modal itu mungkin tidak perlu lagi ada di APBN,” ungkap Suharso lebih lanjut.
BACA JUGA : Dalam Rangka Upacara HUT Kemerdekaan ke-79, Jokowi Undang Tamu Kenegaraan di IKN
Bahlil sebelumnya kesal karena anggaran yang didapat Kementerian Investasi/BKPM di 2024 sebesar Rp1,22 triliun malah anjlok setengahnya menjadi Rp681 miliar pada tahun depan. Padahal, target investasi 2025 dipatok sebesar Rp1.850 triliun, alias naik dari tahun ini sebesar Rp1.650 triliun.
“Saya minta kepada pimpinan (Komisi VI DPR RI), tolong panggil Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri Bappenas (Suharso) menjelaskan ini,” tutur Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, pada Selasa (11/06/2024).
Bahlil ‘mengancam’ akan merivisi target investasi jumbo di 2025 jika anggaran yang diberikan tidak dinaikkan. Bahlil menyebut RKP dengan anggaran Rp681 miliar tak sesuai dengan taget yang dibebankan kepada Kementerian Invetasi/BKPM.
Menurutnya, RKP yang dibuat Kementerian Keuangan dan Bappenas tidak sejalan dengan anggaran yang diberikan. Ia menegaskan apa yang dibuat kedua pejabat itu kepadanya harus diketahui publik
“Jadi saya menyarankan kepada pimpinan, kita revisi saja RKP-nya, dari (target investasi 2025) Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun. Itu rasionalisasi yang saya dan tim buat. Saya tidak mau menjadikan staf saya kambing hitam besok nanti,” ujar Bahlil.
