Batam, mataberita.net — Pada Selasa (06/02/2024) Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Asep Kurnia memberikan penguatan secara langsung kepada jajaran Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkumham Kepri) secara langsung maupun virtual. Bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus (Kanimsus) TPI Batam, penguatan dibuka secara langsung oleh Kepala Kanwil (Kakanwil) I Nyoman Gede Surya Mataram.
I Gede Surya dalam sambutannya menyampaikan. Reformasi birokrasi adalah suatu langkah krusial untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab. “Jika dilihat dari evaluasi Pada Tahun 2023 lalu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau telah mengusulkan 11 Satuan Kerja dari 21 Satuan Kerja menuju WBK dan WBBM kepada Tim Penilai Internal (TPI). Namun hanya Kantor Wilayah Kepulauan Riau yang berhasil lulus pada tahap awal dan telah dilakukan penilaian Desk Evaluasi oleh Tim Penilai Internal beberapa waktu lalu,” ungkapnya.
Kakanwil pun berujar bagaimana Harapan untuk mewujudkan satuan kerja yang bebas dari korupsi dan bersih dalam birokrasi adalah cita-cita yang sangat mulia. “Kedatangan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi tentu merupakan langkah positif dalam mendukung upaya tersebut. Semoga penguatan yang diberikan dapat memberikan dorongan, semangat, dan motivasi kepada semua pihak yang terlibat,” ujarnya. Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi (RB) dalam penguatannya menyampaikan. Beberapa hal penting yang perlu dicermati oleh seluruh tim pembangunan Zona Integritas di lingkungan terkait.
BACA JUGA : Investasi Ilegal Berbasis Judi Online Diproses, Kapan Yagoal Online?
Hal penting itu mulai dari pentingnya peran pimpinan sebagai Role Model dalam upaya Pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja (satker). “Kepala Satuan Kerja harus mampu menjadi role model, bagaimana memberikan contoh yang baik. Sehingga integritas dan pelayanan publik dapat berjalan optimal. Tentu saja tidak lupa pengawasan dalam pemenuhan data dukung wajib terus dilakukan,” tuturnya. Kemudian dia menjelaskan. Proses penanganan pemberitaan negatif jika menimpa suatu satker, pemantauan media sendiri dilakukan oleh Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama.
Pemantauan dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan berita dari media online dan media sosial menggunakan aplikasi pemantauan media. “Awali dengan menyampaikan informasi secara terbuka. Tidak bersikap defensif atau menutup diri. Lalu sampaikan penyesalan atas peristiwa yang terjadi dan menegaskan. Bahwa hal ini bukan merupakan keinginan kita semua. Selanjutnya tegaskan bahwa instansi bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi. Terakhir informasikan sejumlah langkah yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan, serta mencegah terjadinya hal yang serupa di masa mendatang,” jelasnya.
Terakhir Kakanwil pun berpesan kepada seluruh jajaran Tim Pembangunan Zona Integritas seluruh satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kepri. Agar dapat memaksimalkan peran 3AS Survey Management sebagai penilai kinerja pelayanan publik yang ada di satker. “Optimalkan, semakin banyak yang mengisi semakin baik, jadikanlah harus baik sebagai motivasi dan hasil buruk sebagai intropeksi supaya mampu memberikan pelayanan yang optimal,” pungkasnya. Hadir secara langsung dalam kegiatan kali ini Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Satker di wilayah Batam dan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM satker di wilayah Kota Batam.
