Jakarta, mataberita.net- Antara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa semakin memanas, pasalnya Luhut Kembali mengusulkan pengucuran alias penyuntikan dana sebesar Rp50 triliun ke Indonesia Investment Authority (INA).
Purbaya tegas mengatakan, dana tersebut harus benar-benar masuk ke sektor riil yang produktif, bukan sekadar ke instrumen obligasi. “Saya enggak mau ngasih uang ke sana (INA), uangnya dibelikan bond lagi. Buat apa? Mending saya kurangin bond saya,” ungkapnya pada Jumat (17/10/25).
Purbaya mengatakan sebelumnya juga pernah mengkritik Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) karena terlalu menggantungkan investasi pada instrumen obligasi yang dinilai kurang produktif.
Baca Juga :
Sejak Awal Kondisi Keuangan Proyek Whoosh Tidak Baik, Luhut : Sudah Busuk Itu Barang
Dia pun mengingatkan, INA dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai sovereign wealth fund (SWF) seharusnya berperan aktif menyerap dana investasi luar negeri dan menyalurkannya ke sektor produktif. “INA kan harusnya mengundang investor asing, kan sovereign wealth fund bukan domestik saja,” jelasnya.
“Kalau dia butuh duit beneran ekspansi kebetulan ya udah kita dukung, tapi kalau masih banyak uangnya di bond, di obligasi, ngapain kita dukung?” ujar Purbaya.
Diketahaui bahwa, Luhut mengusulkan agar pemerintah menyalurkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp50 triliun per tahun ke INA. Dana tersebut dinilai dapat menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi nasional bersama BPI Danantara. “Sovereign wealth fund kita ini, kalau kita tarik investasi Rp50 triliun ke situ tiap tahun, dari dana yang masih sisa di Bank Indonesia (BI), kita bisa leverage Rp1.000 triliun dalam lima tahun ke depan,” ujar Luhut dalam kegiatan ‘1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8 Persen Economic Growth’
Luhut juga menilai, suntikan dana ini berpotensi besar menarik arus modal asing langsung (FDI) ke Indonesia. Ia menekankan pentingnya peran sektor swasta untuk mendorong target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. “Peranan pemerintah kan cuma 10-15% dari APBN, sisanya itu harus sektor swasta. Untuk itu, kita harus ramah dengan FDI, itu harus jalan bagus,” pungkasnya.
