Jakarta, mataberita.net — Presiden Prabowo Subianto mengaku akan mempelajari sejumlah poin perubahan dalam rencana RUU Polri yang akan direvisi di DPR.
Prabowo mengatakan poin perubahan itu termasuk wacana untuk menambah wewenang Polri ke depan. Tetapi, menurutnya, jika wewenang tersebut telah cukup, mestinya tak perlu ada penambahan.
“Kalau dia sudah diberi wewenang cukup, ya kenapa harus ditambah? Jadi ini tinggal kita menilai,” tutur Prabowo dalam wawancara dengan tujuh jurnalis senior di kediamannya, Hambalang, Bogor, pada Minggu (06/04/2025).
Tetapi, Prabowo mengaku percaya sepenuhnya terhadap sistem politik. Pemerintah, kata dia, akan melihat sejumlah indikator untuk menilai secara khusus wewenang Polri dalam RUU lembaga tersebut.
BACA JUGA : Presiden Prabowo Berniat Lakukan Efisiensi Terhadap Rantai Distribusi Hasil Pertanian
Misalnya, terkait kasus narkoba, penyelundupan barang terlarang, hingga aksi penipuan. Dia mengaku telah meminta Kapolri dan Jaksa Agung, terutama soal pemberantasan narkoba.
“Intinya itu yang saya sampaikan ke semua aparat negara hukum narkoba harus kita perangi, sangat berbahaya untuk anak-anak kita cucu-cucu kita. Very dangerous is narkoba, kemudian penyeludupan,” ujarnya.
Prabowo mengaku bisa menangkap kekhawatiran masyarakat terkait rencana RUU Polri di DPR. Dia mengaku akan bicara dari hati ke hati soal itu. Namun, dia meyakinkan bahwa sangat bergantung pada aparat penegak hukum, termasuk TNI.
“Keberhasilan negara yang kuat antara lain keberhasilan daripada tentara dan polisinya,” imbuh Prabowo.
RUU Polri masuk dalam daftar RUU yang kini menjadi sorotan koalisi masyarakat sipil usai pengesahan RUU TNI beberapa waktu lalu. Meski begitu, RUU tersebut hingga kini belum resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas dan siap dibahas DPR.
Di periode DPR sebelumnya, RUU Polri menjadi sorotan terutama menyangkut soal wacana penambahan wewenang Polri untuk melakukan penyadapan dan kerja intelijen.
