Jakarta, mataberita.net — Prabowo Subianto menyinggung bagaimana sikut-sikutan yang terjadi antara Indonesia dengan negara lain, terutama dalam berebut investasi.
Ia menegaskan perlu langkah yang lebih efisien, termasuk dalam mengelola kekayaan alam. Presiden Terpilih 2024-2029 itu menyebut Indonesia tak sekadar butuh pembangunan infrastruktur fisik, melainkan juga kecepatan.
“Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif karena dalam keadaan geopolitik dan geoekonomi yang sangat tidak menentu, persaingan antarnegara sangat keras,” tuturnya dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 di Jakarta Selatan, pada Kamis (18/07/2024).
“Sehingga negara dan bangsa yang dapat memberi suatu kepastian dan iklim usaha yang paling efisien dan paling baik itulah yang akan meraih investasi. Kita butuh investasi! Untuk itu, kita perlu iklim yang baik, untuk itu kita perlu governance yang baik,” tambah Prabowo.
BACA JUGA : P2G Terima Aduan Dari 466 Guru Honorer Yang Tidak di Beri Jam Mengajar
Ia mengapresiasi kebijakan satu peta alias One Map Policy (OMP) di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua Umum Partai Gerindra itu menekankan kehadiran OMP memberi kepastian dan mencegah tumpang tindih penggunaan lahan.
Prabowo yang masih menjabat sebagai menteri pertahanan di Kabinet Indonesia Maju itu menyebut OMP diharapkan mampu memberikan efisiensi. Kebijakan satu peta juga dianggap sebagai hal yang sangat strategis sekarang ini.
Ia menekankan betapa pentingnya percepatan pembangunan di Indonesia. Prabowo menyebut ini bisa dicapai dengan menyediakan juga infrastruktur konektivitas dan infrastruktur pengelolaan.
Prabowo tak dijadwalkan untuk memberi sambutan di acara ini. Seharusnya, Presiden Jokowi yang hadir langsung di lokasi. Namun, ia mengaku mendapat mandat dari Jokowi untuk memberikan sambutan. Prabowo menyebut ini sebagai cara Jokowi melatihnya untuk menjadi presiden.
Sebelum sambutan Prabowo, ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menjelaskan maksud peluncuran One Map Policy 2.0. Ia menegaskan kini masyarakat umum juga bisa mengaksesnya, tak sebatas kementerian/lembaga (K/L) yang membutuhkan.
