JAKARTA, mataberita.net- Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi tiga Kementerian antara lain Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nico Afinta menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan transisi peralihan menjadi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Diketahui bahwa ketiga Kementerian tersebut di bawah naungan satu kementerian koordinator.
Nico mengatakan, Menteri Supratman menyampaikan amanat agar Kemenkumham menjadi contoh transisi yang baik pada awal pembentukan Kabinet Merah Putih. Pihaknya telah membentuk tim transisi dan telah mencanangkan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Baca Juga :
Hebatnya Indonesia Kalahkan Jumlah Menteri Amerika dan China
Program jangka pendek ditargetkan tercapai pada 20 Oktober kemarin dan telah terlaksana. Kemudian, program jangka menengah tercapai pada Desember 2024. Sementara, program jangka panjang akan terlaksana hingga Juni 2025.
Sejumlah program transisi yang disusun meliputi bidang regulasi serta kelembagaan, keuangan, sumber daya manusia, tata kelola aset, dan lainnya. Pada program regulasi dan kelembagaan, pihaknya telah menyiapkan penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Juga telah mengiventarisasi terdapat lebih dari 400 regulasi yang perlu disesuaikan dan direvisi
“Untuk mendukung operasional dan sinergi antar sektor hukum, HAM serta Imigrasi dan pemasyarakatan,” sebut Nico Senin (21/10).
Sementara, terkait bidang anggaran, menurut Nico telah disusun usulan revisi anggaran dan perjanjian kerja 2025.
Untuk anggaran 2024 yang akan berakhir dua bulan kedepan, telah ditentukan anggaran Kementerian Hukum Rp 7,9 triliun. Kemudian, pos anggaran Kementerian HAM Rp 64,855 miliar, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp 13,39 triliun.
“Fokus peningkatan pelayanan keimigrasian, penguatan sistem pemasyarakatan serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang membutuhkan operasional kedua sektor ini,” pungkas Nico.
Untuk diketahui bahwa Menteri Hukum dijabat oleh Supratman Andi Agtas, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dijabat oleh Agus Andrianto dan Menteri HAM dijabat oleh Natalius Pigai.
