Jakarta, mataberita.net — Pemerintah meresmikan implementasi Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara antara Kementerian dan Lembaga (SIMBARA) untuk komoditas nikel dan timah.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dengan sistem ini diharapkan korupsi bisa dicegah.
“Saya percaya dengan ini dilakukan efesiensi akan semakin tinggi, korupsi juga akan dibuat tak bisa. Karena apa? Anda deal dengan mesin. Kalau kita hanya tanda tangan pakta integritas segala macam, berdoa panjang panjang sampai kapan-kapan, korupsi jalan aja. Karena apa? Dia bisa bertemu dia bisa negosiasi,” tuturnya dalam peresmian SIMBARA untuk nikel dan timah di Kementerian Keuangan, pada Senin (22/07/2024).
Tak hanya bisa mencegah korupsi, Luhut juga yakin SIMBARA juga bisa membuat penerimaan royalti meningkat Rp5 triliun hingga Rp10 triliun. Di samping itu, SIMBARA juga bisa berdampak baik bagi lingkungan dan pekerja.
BACA JUGA : OJK Minta Warga Hati-hati Menggunakan KTP Dengan Selfie
Karena pertambangan yang tidak mematuhi aturan maka bisa tidak diizinkan untuk melakukan ekspor.
“Oleh Bea Cukai dia bisa tidak ekspor. Siapa pun dia, mau pakai baju kuning, merah, hitam, enggak bisa. Mau tentara, polisi, yang backing dia enggak bisa karena sistem,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan SIMBARA sebelumnya diimpelentasikan untuk baru bara. Sistem ini katanya bisa mencegah penambangan liar, menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan memaksa perusahaan membayar piutang mereka.
“Pengusaha juga jadi tidak kemudian ‘oh misalnya kementerian ini kuat kemudian lobi kementerian lain. Dengan sistem ini kita bekerja tegas dan berwibawa,” imbuhnya.
SIMBARA merupakan aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral batu bara (minerba). Aplikasi tersebut akan merangkai seluruh proses pengelolaan minerba mulai dari proses perencanaan, penambangan, pengolahan, dan pemurnian.
Di samping itu, sistem juga akan merekam penjualan komoditas minerba serta pemenuhan kewajiban pembayaran penerimaan negara dan clearance dari pelabuhan serta mengintegrasikan devisa hasil ekspor dengan sistem monitoring devisa hasil ekspor (SIMODIS) milik Bank Indonesia (BI).
