Jakarta, mataberita.net — Pemerintah melalui BUMN holding pangan, ID Food mulai kembali menyalurkan bansos pangan penanganan stunting berisi telur dan daging ayam bagi 1,4 juta keluarga risiko stunting (KRS) di tujuh provinsi.
Direktur utama ID Food Sis Apik Wijayanto mengatakan pihaknya saat ini fokus mempercepat realisasi program strategis pemerintah itu dengan berkolaborasi bersama unsur pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Kami terus melakukan berbagai langkah percepatan penyaluran bantuan pangan telur ayam dan daging ayam bagi 1,4 juta keluarga risiko stunting,” tutur Sis Apik melalui keterangan resmi, pada Rabu (28/08/2024).
Ia menjelaskan untuk penyaluran tahap pertama pada 2024, hingga 26 Agustus, ID Food telah menyalurkan sebanyak 909 ribu paket bantuan telur ayam dan daging ayam penanganan stunting.
BACA JUGA : Otoritas Jasa Keuangan Izinkan Influencer Promosikan Kripto
Jumlah tersebut merupakan total paket bantuan yang telah disalurkan di tujuh provinsi, yakni Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Barat.
“Untuk tahap pertama ini akan dilakukan penyaluran sebanyak tiga kali dalam tiga bulan, sehingga total rencana penyaluran bantuan pangan penanganan stunting tahap pertama di 2024 sebanyak 4,3 juta paket bagi 1,4 juta KRS,” jelas Sis Apik.
“Artinya masing-masing KRS akan mendapatkan 3 kali bantuan dalam 3 bulan,” katanya
Ia menyebut pemerintah daerah (pemda) serta instansi terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dan perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) provinsi berperan penting dalam menyukseskan program ini.
Peran DKPP dalam program ini dari mulai aspek perencanaan hingga realisasi, di antaranya memastikan produk telur ayam serta daging ayam yang disiapkan dan disalurkan ID Food terjaga kualitasnya.
Sementara itu, peran BKKBN juga sangat penting dalam program bantuan pangan stunting tersebut. Kontribusi BKKBN yang utama adalah terkait penyedia data KRS.
Menurut Sis Apik, koordinasi pihaknya bersama BKKBN terus dilakukan sepanjang pelaksanaan program, mengingat BKKBN berperan memvalidasi data dan memberikan updating data KRS. Apabila ada perubahan data KRS, BKKBN memiliki kewenangan untuk menyampaikan KRS pengganti.
“Dengan dukungan data yang akurat dan update, maka bantuan pangan penanganan stunting ini dapat tersalurkan tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan. Hal ini memberikan dampak positif bagi pengentasan stunting di Indonesia,” ujarnya.
Selain dua instansi tersebut, Sis Apik juga menjelaskan pentingnya dukungan pemerintah kecamatan serta kelurahan dan desa dalam memastikan bantuan pangan terdistribusi tepat waktu dan tepat sasaran.
“Pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan menjadi representasi pemerintah daerah terdepan dalam mengawal program ini. Untuk menyukseskan program ini kami pastikan akan terus bermitra dengan para stakeholder tersebut,” imbuhnya.
