Mataberita.net- Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDIP) melalui Bidang Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana meminta pemerintah tidak berbisnis dengan rakyatnya. Hal ini merujuk pada beberapa kejadian yang dilihatnya dalam layanan Kesehatan.
Sesuai perintah UUD’45, tugas dari negara dan pemerintah adalah memastikan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.
“Jadi tata kelola sistem kesehatan kita sudah melenceng jauh dari perintah UUD’45 jika berbisnis kesehatan rakyat. Padahal jelas-jelas undang-undang melarang kesehatan rakyat dijadikan lahan bisnis oleh pemerintah,” tegasnya.
PDIP akan berjuang meluruskan kembali orientasi sistem Kesehatan Nasional kembali melayani rakyat. Agar rakyat dan pasien bisa mendapatkan kepastian keselamatan pasien dan seluruh rakyat Indonesia.
“Ini negara milik rakyat. Pemerintah sudah seharusnya menjalankan perintah undang-undang menyelamatkan dan melayani rakyat, jangan malah kesehatan dijadikan lahan bisnis oleh negara. Situasi sudah darurat,” tegas Tjiptaning.
Baca Juga :
Dia menyoroti berbagai persoalan dalam sistem kesehatan nasional yang sangat berbahaya bagi keselamatan pasien dan seluruh rakyat Indonesia. Dia mencontohkan, biaya pendidikan kedokteran yang mahal dan sistem feodal antara petugas kesehatan di sebabkan pendidikan kesehatan di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan.
“Sehingga dokter yang seharusnya menjadi penyelamat bagi pasien, harus mencari uang sebanyak-banyaknya untuk menutupi utang biaya saat kuliah. Masyarkat kita sangat kecewa dengan dokter-dokter Indonesia,” tegas Dr. Tjiptaning.
Menurutnya, distribusi petugas kesehatan khususnya dokter dan dokter spesialis tidak merata karena tarik menarik kewenangan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan.
“Sehingga terjadi gap pelayanan kesehatan antara Jawa dan luar Jawa dan gap antara kota dan desa dan kepulauan. Gak kebayang orang dari kepulauajn luar Jawa harus mencari keselamatan ke kota dan propinsi, karena Puskesmas juga jauh dari desanya,” paparnya.
Pelayanan buruk di fasilitas kesehatan, dan kualitas pelayanan medik yang rendah. “Pemerintah hanya bisa saling lempar tanggung jawab antara pusat dan daerah tanpa bisa menyelesaikan masalah. Karena semua mengejar keuntungan dari bisnis kesehatan,” ujar kader PDIP itu.
