Jakarta, mataberita.net — Negara-negara G20 telah sepakat bekerja sama agar orang-orang superkaya membayar pajak mereka. Kesepakatan ini dideklarasikan pada hari Jumat setelah pertemuan para menteri keuangan di Rio de Janeiro.
Hanya saja, tidak ada kesepakatan yang lebih substansial dalam pertemuan tersebut.
Topik tentang para pengusaha kaya yang menghindari pajak mendominasi pertemuan dua hari di kota Brasil tersebut, negara tuan rumah KTT G20 berikutnya pada November.
Inisiatif tersebut merupakan prioritas utama bagi Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, yang mengepalai pertemuan tahun ini.
Lula berharap ada pajak minimum bagi kaum elit berduit, tetapi deklarasi kemarin pada akhirnya menjadi kompromi karena sikap negara-negara anggota yang terpecah-belah.
“Dengan penuh rasa hormat terhadap kedaulatan pajak, kami akan berusaha untuk bekerja sama guna memastikan bahwa individu-individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi dikenakan pajak secara efektif,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
“Ketimpangan kekayaan dan pendapatan merusak pertumbuhan ekonomi dan kohesi sosial serta memperburuk kerentanan sosial.”
Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad mengatakan bahwa dari sudut pandang moral, penting bagi dua puluh negara terkaya mempertimbangkan ulang masalah saat ini, yaitu mengenakan pajak progresif pada orang miskin dan bukan pada orang kaya.
Amerika Serikat dan Jerman mengabaikan perlunya kesepakatan global untuk mengenakan pajak pada miliarder, sebuah inisiatif yang didukung oleh Prancis, Spanyol, Afrika Selatan, Kolombia, dan Uni Afrika.
BACA JUGA : Kemnaker Catat 32.064 Tenaga Kerja Terkena PHK
Kepala Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva memuji posisi G20 tentang keadilan pajak.
“Visi bersama para Menteri G20 tentang pajak progresif tepat waktu dan disambut baik, karena kebutuhan untuk membangun kembali penyangga fiskal sambil juga memperhatikan kebutuhan sosial dan pembangunan melibatkan keputusan yang sulit di banyak negara,” imbuhnya dalam sebuah pernyataan.
Ekonom Prancis Gabriel Zucman, yang menulis laporan tentang mengenakan pajak pada orang kaya, menyambut baik fakta bahwa “untuk pertama kalinya dalam sejarah, sekarang ada konsensus di antara negara-negara G20 bahwa cara kita mengenakan pajak pada orang superkaya harus diperbaiki.”
“Kini saatnya untuk melangkah lebih jauh,” ucap ekonom peraih Nobel Joseph Stiglitz pada hari Jumat.
Ia kemudian mendesak para kepala negara untuk mengoordinasikan standar minimum paling lambat bulan November.
“Krisis iklim diperkirakan akan menelan biaya triliunan dolar setiap tahun dan sungguh keterlaluan untuk mengharapkan pembayar pajak biasa menanggungnya, sementara orang-orang superkaya menghindari pajak,” ujar Camila Jardim dari Greenpeace Brasil.
Di sela-sela diskusi pajak yang pelik, Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan Menteri Ekonomi Brasil Haddad mengumumkan pada hari Jumat penandatanganan kemitraan tentang perlindungan iklim.
Didirikan pada 1999, organisasi G20 awalnya berfokus pada isu-isu ekonomi global tetapi semakin banyak menghadapi tantangan mendesak lainnya. Meski demikian, negara-negara anggota tidak selalu sepakat tentang isu atau agenda pertemuan.
Perpecahan dalam G20 telah membuat penyusunan komunike bersama menjadi tantangan.
