Medan, mataberita.net — Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan. Terlebih atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Kewenangan MKN tersebut tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
BACA JUGA : Yukz Tanya : Pernikahan Beda Agama Dianggap Tradisi Biasa, Boleh Kan?
Dalam pelaksanaan kewenangan, MKN Wilayah (MKNW) Sumatera Utara kembali melaksanakan sidang. Sidang ini bertempat di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Kanwil Kemenkumham Sumut) pada Jumat (13/09/2024). Pelaksanaan sidang oleh MKNW untuk memenuhi permintaan ijin pemeriksaan Notaris dari Aparat Penegak Hukum (APH).
Agenda sidang melakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) orang Notaris ini juga sebagai amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Pada sidang tersebut dari 12 (dua belas) orang Notaris yang dipanggil, hadir 11 (sebelas) orang Notaris memenuhi panggilan MKNW.
Sebagai Majelis dalam sidang pemeriksaan antara lain Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alex Cosmas Pinem (Unsur Pemerintah) secara daring, Prof. Dr. Budiman Ginting, SH., M.Hum (Unsur Akademisi), AKBP. Ramles Napitupulu (Unsur Ahli), dan dari unsur Notaris Dr. Suprayitno, SH., M.Kn dan Dr. Rudy Haposan Siahaan, SH., SP.I., M.Kn dan Dr. Agustining, SH., M.Kn.
Pelaksanaan sidang berlangsung dengan lancar dan tertib. Selesai melakukan pemeriksaan maka Majelis mengadakan Rapat Pleno untuk mengambil kesimpulan terkait dengan pemberian persetujuan dan/atau penolakan atas permintaan Aparat Penegak Hukum. Terhadap Notaris yang tidak hadir akan dilakukan pemanggilan II untuk dilakukan pemeriksaan.
