Semarang, mataberita.net — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melarang bawahannya berkantor di Jakarta selama beberapa pekan ke depan menyusul produksi padi dan beras di beberapa daerah yang belum mencapai target.
Informasi larangan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan (Dirjen TP) Kementrian Pertanian Yudi Sastro. Yudi mengatakan Amran memerintahkan jajarannya terjun langsung ke daerah untuk mencari solusi percepatan tanam dan perluasan lahan tanam.
“Pejabat Kementan diperintah untuk turun ke daerah, tidak boleh ada yang berkantor di Jakarta. Makanya kita akan olah segera yang masih ada potensi air, kita kejar tanam. Syukur-syukur ini musim hujan bergeser lebih cepat,” tuturnya usai Rapat Kordinasi Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) di kantor Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu (11/09/2024).
Yudi menjelaskan bila target tanam padi per bulan se-Indonesia adalah 1 juta hektar, namun di bulan September ini hingga tanggal 10 masih 238 ribu hektar.
“Kita masih 200 ribu-an, masih punya waktu 19 hari. Masih jauh panggang dari api sampai 1 juta,” kata Yudi.
BACA JUGA : Kementerian Perhubungan Berencana Naikkan Tarif Tiket KRL
Khusus di Jawa Tengah, dari target 100 ribu hektar per bulan, hasil pada bulan Agustus lalu hanya terpenuhi sekitar 65 ribu hektare dimana faktor penyebabnya adalah musim kemarau panjang.
“Jateng itu seharusnya panen 100 ribu hektare. Di bawah itu kurang. Kalau bulan lalu tanam 55 ribu, ya kurang. Bulan ini masih kemarau kesanggupan 50 ribu ya kurang dong,” imbuhnya.
Kondisi luas lahan tanam berpengaruh pada cadangan beras di Indonesia. Walau saat ini beras surplus, namun tidak bisa untuk cadangan dalam waktu lama. Salah satu solusi jangka panjang yaitu membuka lahan sawah baru di luar Jawa.
“Dengan pertumbuhan penduduk saat ini, mungkin ada lahan sawah abadi tapi lajunya tidak akan bisa dihindari. Makanya kebijakan Menteri Pertanian buka lahan sawah baru, di Papua, di Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan. Yang masih banyak potensi lahan,” lanjut Yudi.
Kementan berharap bila target bisa terpenuhi maka tidak perlu ada impor lagi meski kondisi cuaca memang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produksi beras.
“Sebenarnya dengan potensi yang ada tidak perlu impor. Tapi karena kita kan penduduk banyak dan dampak el nino besar, dari Juli kering, setelah overlap musim kering, belum selesai dampaknya sudah musim kering lagi. Kalau tahun depan hujan normal, Insyallah tidak perlu impor,” terang Yudi.
Sementara itu, Ketua Satgas Pangan Polri, Brigjen Djoko Prihadi mengatakan pihaknya mengawal dari hulu ke hilir mengantisipasi hambatan dari orang tidak bertanggungjawab. Satgas Pangan di kepolisian juga dikerahkan hingga tingkat Polsek.
“Proses hulu ke hilir kan banyak. Dari pengiriman benih, pemantauan pompanisasi, pemasangannya. Lengkap satgas sampai tingkat Polsek. Ada penimbunan pupuk, macam-macam, atau hasil panen ke mana,” pungkas Djoko.
