Jakarta, mataberita.net — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara soal banyaknya rumah subsidi dalam kondisi kosong alias tidak dihuni.
Basuki menekankan pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nanti lah yang akan fokus untuk mengatasi hal tersebut.
“Nanti dengan Kementerian Perumahan bisa, makanya lebih fokus,” kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/09/2024).
Basuki mengapresiasi rencana pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan selanjutnya. Menurutnya, pembentukan kementerian baru itu akan membuat pemerintah lebih fokus untuk mengerjakan program andalan Prabowo yakni program 3 juta rumah dalam satu tahun.
Di samping itu, Kementerian Perumahan juga akan berfokus untuk mengatasi masalah backlog hunian.
“Karena backlognya masih banyak, kan masih sekitar 9 jutaan. Itu dengan Kementerian Perumahan menurut saya lebih bagus, lebih fokus,” tambahnya lebih lanjut.
BACA JUGA : Erick Thohir Pastikan Tidak Ada PHK Terhadap Karyawan Angkasa Pura Usai Merger Jadi Angkasa Pura Indonesia
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan masih menemukan rumah yang dibeli dengan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak ditempati alias kosong. Kejadian itu bahkan terjadi di beberapa provinsi.
“Saya melihat, ini mohon maaf sekali, beberapa perumahan yang mendapatkan FLPP, KPR (kredit pemilikan rumah), dan sebagainya saya temui masih banyak yang kosong. Itu masih ada yang kosong di beberapa provinsi, ada yang 60 persen bahkan 80 persen,” tutur dia dalam acara Proptech Convention and Expo di Auditorium Kementerian PUPR, pada Jumat (23/08/2024).
Menurut dia, hal ini patut menjadi perhatian karena FLPP seharusnya diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan rumah. Rumah yang dibeli denganbantuan FLPP juga kerap dialihkan kepada orang yang belum tidak tepat.
“Jangan karena secara persyaratan berhak tapi dia bukan kelompok yang prioritas sebenarnya dan mendesak untuk mendapat rumah. Dan yang kita khawatirkan ini yang juga jadi catatan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) perlu menjadi perhatian ya di beberapa waktu ditemukan pengalihan rumah-rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ini, rumah-rumah FLPP ini kepada pihak lain yang seharusnya enggak berhak memperoleh itu. Ini menjadi perhatian kita,” imbuhnya.
