MATABERITA.NET, Jakarta- Sejumlah Menteri Presiden Prabowo Subianto yang kinerjanya sangat buruk dalam 100 hari kerja Kabinet Merah Putih. Dalam hasil survei, ada empat Menteri yang berkinerja buruk.
Untuk dikehui Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tepat berusia 100 hari pada 28 Januari 2025. Hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo dan Kabinet Merah Putih mencapai 79,3%, tak jauh berbeda hasil survei Litbang Kompas yang mendapatkan angka sedikit lebih tinggi 80,9%.
Berikut Nama Nama Menteri Prabowo yang Berkinerja Buruk
- Natalius Pigai
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi menteri dengan rapor merah pertama menurut hasil survei Celios yang dirilis pada 21 Januari 2025. Pigai mendapatkan nilai -113 poin.
Mantan Stafsus Kemenaker itu dinilai tidak menjalankan kinerja dan programnya sebagai Menteri HAM. Bahkan selama 100 hari kerja, prestasi yang dibanggakannya adalah “belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyat”.
Tidak hanya itu, dirinya juga sempat dikritik anggota Komisi XIII DPR karena tak kelihatan kinerjanya dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Siti Aisyah menyoroti Menteri Pigai yang tak turun saat ada dugaan kasus pelanggaran HAM di sejumlah peristiwa, salah satunya dugaan kasus pelanggaran HAM dalam konflik proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Kota Batam, dan kasus pagar laut di Tangerang, Banten.
Anggota DPR Komisi XIII meminta menteri secara aktif turun ke lapangan seperti saat bertugas di Komnas HAM dahulu.
- Budi Arie Setiadi
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie juga masuk sebagai menteri dengan kinerja terburuk nomor 2 berdasarkan survei Celios. Budie Aire mendapatkan -61 poin.
Budi Arie juga dinilai sebagai menteri yang tidak bekerja. Ia dianggap tidak memiliki terobosan baru dalam hal meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi.
Ditambah lagi, nama Budi Arie dicap buruk karena anak buahnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika (sekarang Komunikasi dan Digital/Komdigi), terseret kasus pencurian data dan bekerja sama dengan pengelola judi online. Hal tersebut membuat Budie Arie jadi sosok yang kurang kredibel dalam mengepalai sebuah kementerian lantaran kurangnya inovasi dan minimnya penanggulangan masalah.
- Bahlil Lahadalia
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berada di posisi tiga terbawah dalam survei Celios. Ketua Umum Partai Golkar itu mendapat nilai -41 poin.
Satu hal yang membuat sosoknya mendapat sorotan tajam adalah ketika membuat kebijakan menghilangkan para pengecer LPG 3 kg. Meski tujuannya supaya subsidi dari pemerintah bisa langsung dijangkau oleh masyarakat kecil, hal tersebut justru menjadi polemik.
Baca Juga :
Prabowo Potong Anggaran Kementerian PKP, Maruarar Sirait Gigit Jari, Nasib Program 3 Juta Rumah
Dengan dihilangkannya para pengecer, kebijakan ini membuat para pedagang kecil kehilangan sumber penghasilan. Ditambah lagi, masyarakat jadi harus mengantre panjang untuk mendapatkan LPG 3 kg di pangkalan resmi.
Hal tersebut lantas membuat Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah agar pengecer kembali diaktifkan. Terkait kritik yang menyebut sosialisasi kebijakan ini kurang maksimal, Bahlil memastikan pemerintah terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha. Bahlil juga memastikan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh sub pangkalan.
- Satryo Soemantri Brodjonegoro
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro juga mendapat penilaian buruk dari hasil survei Indonesia Social Insight (IDSIGHT).
Penilaian negatif dari publik kepada Satryo mencapai 78,8 %. Hanya 6,0% yang menilai positif dan 15,2% netral. Sebelumnya, sosok Soemantri Brodjonegoro sempat jadi sorotan setelah munculnya aksi demonstrasi aparatur sipil negara (ASN) kementerian menudingnya sebagai figur pemimpin yang arogan dan semena-mena memecat bawahan.
Pada saat bersamaan kalangan dosen berstatus ASN menuntut janji pemerintah untuk mencairkan tunjangan kinerja (tukin) yang sudah tertahan selama bertahun-tahun.
