Jakarta, mataberita.net — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengaku dikejar-kejar orang kementerian yang meminta kenaikan tunjangan kinerja (tukin).
Awalnya, Anas mengenalkan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Erwan Agus Purwanto kepada para kepala daerah. Ia menyebut Erwan adalah anak buahnya yang kerap dikejar-kejar masalah kenaikan tukin.
“Pak Erwan ini adalah Deputi RB, beliau murah senyum, tapi untuk menaikkan nilai (Reformasi Birokrasi/RB) gak gampang,” tutur Anas dalam SAKIP Award 2024, dikutip dari YouTube Kemenpan RB, pada Rabu (02/10/2024).
“Jadi, dikejar-kejar orang terus ini (Kemenpan RB). Rata-rata kementerian sekarang minta nilai RB-nya naik karena supaya tunjangan kinerjanya naik, hari-hari ini,” katanya.
Anas menegaskan birokrasi memang menjadi engine dari sebuah negara. Ia mencontohkan mobil tanpa mesin tak akan jalan, begitu pula negara tanpa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengurus birokrasi.
Kendati, ia menyinggung birokrasi seakan musuh bagi generasi milenial dan generasi Z.
“Birokrasi ini boleh dibilang penting atau gak penting. Sayangnya, begitu ngomong birokrasi, anak-anak gen Z dan milenial itu agak malas. Karena birokrasi itu identik dengan keruwetan dan masalah, betul tidak? Inilah pekerjaan rumah (PR) kita semua bagaimana ini kita bereskan bersama,” tuturnya.
Menpan RB Anas lalu membocorkan ‘jalan tol’ agar pemerintah daerah bisa mendapatkan nilai RB yang bagus. Pertama, tindakan yang berdampak pada penanganan kemiskinan.
Kedua, peningkatan investasi di daerah. Ketiga, percepatan prioritas aktual presiden, seperti belanja produk dalam negeri melalui e-katalog.
“Ini investasi naik berapa, kemiskinan turun berapa, kemiskinan ekstrem berapa, langsung dicek. Begitu kemiskinannya tetap tinggi, turunnya sedikit, kemiskinan ekstremnya masih tinggi, itu nilai lainnya langsung agak pelan. Jadi, kuncinya dampak,” terang Anas.
“Bapak (kepala daerah) belanjanya berapa lewat e-katalog? Dan saya ingin sampaikan belanja e-katalog bapak harus tawar. Harga katalog itu tidak fix, bapak bisa tawar sampai 30 persen. Jadi, kalau tim pengadaan bilang tidak bisa ditawar, itu keliru,” pungkasnya.
Selain itu, Anas mengatakan Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto punya concern terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Ia menyebut semakin sedikit aplikasi akan membuat nilai RB pemda dan kementerian/lembaga (K/L) lebih bagus.
