Jakarta, mataberita.net — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akhirnya membeberkan alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan menambah 2 direktorat jenderal (ditjen) baru di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ia paham banyak yang mempertanyakan nasib Kepala BKF Kemenkeu Febrio Kacaribu. Ia menegaskan Febrio masih menjadi anak buahnya.
“Itu (Febrio Kacaribu) tetap saja (di Kemenkeu), menjadi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal,” tegasnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Jumat (08/11/2024).
“Kenapa kok diubah dari badan (BKF) menjadi ditjen? Karena nomenklatur menurut Menpan RB (Rini Widyantini) kalau badan itu gak bikin policy. Padahal, Pak Febrio itu bikin policy banyak banget. Akhirnya diubah jadi ditjen (Strategi Ekonomi dan Fiskal),” imbuh wanita yang akrab disapa Ani itu.
BACA JUGA : Tiket KA Untuk Libur Nataru 2024/2025 Sudah Bisa di Pesan
Di lain sisi, ada tambahan direktorat jenderal baru. Kemenkeu kini punya Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Sang Bendahara Negara menekankan kehadiran ditjen baru itu untuk memperkuat peran Kemenkeu. Terlebih, di tengah status Kementerian Keuangan sebagai sekretaris di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
“(Kehadiran Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan) lebih untuk memperkuat peran Kemenkeu yang sebagai sekretaris KSSK, dari sisi sektor keuangan dan terutama untuk internasional juga,” jelas Ani.
“Untuk organisasi (baru) Kementerian Keuangan, mungkin nanti kita bikin saja konferensi pers tersendiri,” janjinya akan membahas lebih lanjut soal struktur baru di Kemenkeu.
Penghapusan BKF dan tambahan 2 ditjen baru diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid ini diteken Presiden Prabowo pada 5 November 2024.
Sri Mulyani juga turut menjelaskan pembagian kerja antara ketiga wakil menterinya. Termasuk, soal posisi Kemenkeu yang tak lagi di bawah koordinasi menko perekonomian, melainkan langsung kepada presiden.
“Kita menggunakan organisasi yang sifatnya matriks dan principal. Jadi, basically walaupun masing-masing wamen (wamenkeu) punya principal yang akan dipegang, tapi kita melayani banyak sekali kementerian/lembaga (K/L),” jelasnya.
“Jadi, Kementerian Keuangan itu sebetulnya pembantu seluruhnya. Oleh karena itu, tidak menjadi eksklusif di salah satu kementerian koordinator, tapi kita membantu keseluruhan. Makanya kita deploy wamen untuk datang ke semua menko menanyakan masing-masing strategi dan bagaimana prioritas di dalam koordinasi masing-masing menko tersebut,” tutup Ani.
