Jakarta, mataberita.net — Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berlanjut di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang.
Ia mengungkap integrasi pengembangan ekonomi syariah sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Ke depan, pemerintah harus terus memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai program utama pada transformasi ekonomi berbasis produktivitas,” kata Ma’ruf dalam peresmian Center for Sharia Economic Development oleh INDEF di Aryaduta Hotel, Jakarta Pusat, pada Selasa (03/09/2024).
“Saya harap ini menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada masa kepemimpinan yang akan datang Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ma’ruf menyebut sejak 2020 fokus pengembangan ekonomi syariah yang semula hanya pada sektor keuangan dikembangkan menjadi empat fokus, yakni industri keuangan, industri halal, dana sosial syariah, pengembangan bisnis dan pengusaha syariah.
BACA JUGA : BUMN Bantah BBM Bersubsidi Jenis Pertalite di Hapus
Untuk itu, ke depan pemerintah terus mendorong dan mengawal keberlanjutan perintegrasian ekonomi dan keuangan syariah sebagai program utama.
Apalagi, perkembangan keuangan syariah semakin meningkat dengan ditandai oleh naiknya aset dan diversifikasi lembaga keuangan syariah. Tercatat, aset pasar modal syariah mencapai 20 persen dari total aset pasar modal nasional.
Ia menekankan pengusaha syariah menjadi salah satu peran strategis di dalam industri halal. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah menumbuhkan produksi syariah melalui inkubasi pengusaha di daerah maupun penguatan yang ada dari pengusaha konvensional ke syariah.
“Baik industri halal, industri keuangan, maupun infak, wakaf, zakat, itu tidak mungkin bisa berjalan tanpa para pengusaha syariah,” kata Ma’ruf.
“Karena itu menjadi fokus yang perlu dikuatkan adalah menumbuhkan pengusaha syariah, baik melalui inkubasi pengusaha di daerah, penguatan para pengusaha yang ada, maupun penghijrahan dari pengusaha konvensional menjadi pengusaha syariah,” imbuhnya.
Ia menambahkan program pengembangan ekonomi syariah berjalan baik di pusat maupun daerah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ma’ruf menyebut pada 2020, pemerintah mendirikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang beranggotakan menteri-menteri ekonomi, seperti menteri keuangan hingga menteri koordinator bidang perekonomian. Komite tersebut diketuai oleh presiden dan wakil presiden.
