Batam, mataberita.net — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku mendapat informasi bahwa penyeludupan manusia dan narkoba terjadi di pelabuhan resmi di Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
Dia mendapat laporan penyeludupan tidak lagi terjadi di pelabuhan non-resmi alias jalur tikus. Menurutnya, Batam merupakan titik terakhir tempat berkumpulnya tenaga kerja untuk dikirim ke negara tetangga Malaysia dan Singapura.
“Tolong diawasi betul-betul, memantau dan mengawasi. Saya dapat laporan penyeludupan dilakukan di pelabuhan resmi,” tutur Listyo di Pelabuhan Terminal Ferry Gold Coast Bengkong Batam, pada Senin (14/04/2025).
BACA JUGA : Demi Rayu Trump, Indonesia Siapkan Insentif Perusahaan AS
Menurut dia, penyeludupan manusia atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dijalankan oleh mafia yang terus mencari masyarakat untuk jadi korban. Ia mengatakan Batam menjadi banyak pintu yang bisa dilewati karena wilayah pantai dan lautnya cukup luas.
“Kita pesankan kepada seluruh petugas untuk betul-betul mengawasi untuk menjaga masyarakat kita jangan menjadi korban mafia,” katanya.
Terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Batam Hajar Aswad mengatakan, sebanyak 1.611 WNI periode Januari-Maret 2025 ditolak petugas Imigrasi saat ingin bekerja ke Malaysia dan Singapura melalui jalur laut menggunakan kapal ferry.
Penolakan itu dilakukan setelah pemeriksaan oleh petugas Imigrasi di pelabuhan saat WNI hendak berangkat ke negara tetangga terindikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), untuk bekerja dengan menggunakan pasport pelancong atau kunjungan.
“Ada yang nyoba ke Malaysia, Johor Baru mau ke Singapura, namanya terindikasi ya kan, terduga TPPO, pengawasan kita memang kita lakukan,” ujarnya kepada wartawan Senin sore (14/04/2025).
Lebih lanjut, dia mengatakan kebanyakan WNI yang bekerja ke negara tetangga secara illegal berasal dari Sumatera Utara, hingga Batam dan sekitarnya.
Dia juga mengatakan, penyeludupan manusia di pelabuhan resmi di Batam masih ada. Ia mengaku tidak bisa membendung TPPO, lantaran para mafia akan terus mencoba untuk mengirimkan pekerja Indonesia ke negara tetangga.
“Saya bilang ada, ada. Kita tidak bisa bendung, tetapi kita lakukan penundaan,” ucapnya.
