Denpasar, mataberita.net — Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo R. Muzhar menyebut. Fenomena yang terjadi di kalangan akademisi dan praktisi hukum terhadap organisasi profesi notaris atau yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) makin memprihatinkan. Hingga saat ini belum ada titik terang terhadap konflik internal kepengurusan berdampak terhadap peran krusial notaris dalam menjaga kepastian hukum dan ketertiban masyarakat.
“Saat ini, kita dihadapkan pada fenomena yang memprihatinkan dengan adanya Ikatan Notaris Indonesia yang ilegal dan penyimpangan,” kata Cahyo saat memberikan kuliah umum di Universitas Udayana (Unud) Bali, pada Jumat (09/08/2024). Di depan mahasiswa program Magister (S2) dan Doktoral (S3), Para Dosen Fakultas Hukum, dia mengajak untuk sama-sama menyadari pentingnya peran calon Para Ahli Bidang Hukum dalam menjaga integritas dan profesionalisme di tengah tantangan hukum yang semakin kompleks.
“Ada profesi hukum yang telah keluar dari jalur yang seharusnya, dimana beberapa oknum diketahui melanggar aturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ya lagi-lagi notaris,” ucap Cahyo. Dirinya menegaskan. Profesi Notaris adalah profesi yang sangat mulia dan harus dijaga integritasnya. Pasalnya, jika banyak oknum notaris yang melanggar aturan, maka akan mencoreng nama baik profesi tersebut dan akan berdampak pada terganggunya stabilitas hukum secara keseluruhan.
“Ini akan menjadi tantangan besar yang harus kita hadapi bersama,” lanjut Cahyo. Dia menilai. Profesi Notaris adalah profesi yang sangat mulia dan harus dijaga integritasnya. “Ketika ada oknum yang melanggar aturan, tidak hanya mencoreng nama baik profesi tersebut, tetapi juga mengganggu stabilitas hukum secara keseluruhan. Ini adalah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama,” ujarnya.
BACA JUGA : Yukz Tanya : Pakai Busana Muslimah tapi Ketat, Boleh Tidak?
Di depan mahasiswa, Cahyo mengajak mahasiswa untuk lebih peduli terhadap dinamika hukum yang berkembang khususnya di Bali. Yang mana kini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) selain Ibu Kota Nusantara (IKN). “Bali sebagai Kawasan Ekonomi Khusus membuka banyak peluang. Namun juga menghadirkan tantangan hukum yang unik.Disinilah Mahasiswa harus mampu memahami kompleksitas dan berkontribusi dalam memberikan solusi yang berbasis hukum yang kuat,” ungkapnya.
Cahyo menuturkan. Mahasiswa hukum harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. “Mahasiswa hukum merupakan calon ahli hukum sehingga perlu terus memahami teori dan juga peka terhadap praktik di lapangan. Dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus di Bali, keahlian kalian dibutuhkan untuk memastikan praktik bisnis tetap legal dan etis,” tegasnya.
Sebelum mengakhiri kuliah, Cahyo berpesan kepada seluruh Mahasiswa. Tak lain untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Sehingga kedepan dapar menciptakan perubahan yang positif. “Saya berharap para mahasiswa semakin siap untuk berkontribusi dalam upaya penegakan hukum dan penguatan etika profesi di masa depan,” pungkasnya.
