Jakarta, mataberita.net — Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) akan menemui Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk membahas rencana mengirim siswa nakal ke barak militer atau TNI. Program itu akan berlaku besok Jumat (02/05/2025).
“Kami harus koordinasi dan juga harus tahu,” kata Ketua Dewan Pengurus Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Promosi Hak Anak dari Komnas PA Lia Latifah melalui sambungan telepon, pada Rabu (30/04/2025).
Lia mengatakan pihaknya ingin mengetahui detail perihal kebijakan tersebut. Dia mengingatkan semua hal dalam pembinaan siswa nakal di barak TNI harus berperspektif anak. Jangan sampai kebijakan pembinaan oleh TNI justru malah mempertebal budaya kekerasan di kalangan pelajar.
BACA JUGA : Kemenkeu Buka Blokir Anggaran 99 K/L Senilai Rp86,6 T
“Jangan sampai kayak misalnya sekarang kan ada lembaga sosial ketika ada anak-anak di jalanan terus kemudian diambil ke sana hanya ditampung sementara, hanya dilatih sekadarnya saja, tapi pada saat keluar tidak ada kesadaran bahwa yang mereka lakukan adalah salah,” lanjutnya mengingatkan.
Lia belum bisa menyatakan setuju atau tidak setuju dengan pelibatan TNI dalam membina siswa nakal sebagaimana rencana Gubernur Jawa Barat tersebut.
Hanya saja, berdasarkan data Komnas PA, Lia menerangkan saat ini banyak menerima laporan perihal ketidakmampuan orang tua memberikan pengasuhan yang baik kepada anak-anaknya. Banyak orang tua yang sering kali membiarkan anak-anak di luar tanpa ada pengawasan.
“Dari mulai sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas itu anak-anak melakukan tawuran. Bahkan, pada saat kita di Komnas itu mendampingi anak-anak yang waktu itu ikut tawuran di daerah Bekasi, di daerah Jakarta Barat, di daerah Jakarta Timur, pada saat kita bertemu itu menurut keterangan pihak kepolisian, ini anak sudah lebih dari dua kali ikut melakukan aksi tersebut,” ungkap Lia.
“Artinya kan tadi ketidakmampuan orang tua dalam memberikan pengawasan kepada anak-anak itu sangat lemah,” ucapnya.
Atas dasar kasus tersebut ia memandang pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memikirkan langkah konstruktif untuk mencegah keberulangan.
“Ketika memang nanti anak-anak ini akan masuk ke dalam sana [barak militer], semuanya harus berdasarkan perspektif anak,” tegas Lia.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyatakan program mengirim siswa bermasalah ke barak TNI-Polri mulai berlaku pada 2 Mei, Jumat lusa.
Dedi sudah menyiapkan surat edaran (SE) terkait rencana itu. Sejumlah daerah dan kepala sekolah pun, kata Dedi, menyatakan kesiapan untuk melaksanakan program tersebut.
“Hari ini kita sudah bikin surat edaran gubernur. Hari ini surat edaran gubernur sudah saya siapkan. Kepala sekolah sudah kita kumpulkan,” imbuh Dedi usai mengikuti rapat kerja di Komisi II DPR, Jakarta, pada Selasa (29/04/2025).
Ia pun mengungkap alasan ingin mengirim siswa bermasalah di Jawa Barat ke barak TNI-Polri untuk mengikuti kegiatan pendisiplinan. Dedi menyebut rencana itu sudah dibicarakan dengan para pihak terkait dan mendapat dukungan masyarakat. Ia mengatakan banyak orang tua dan wali siswa yang tak sanggup lagi mengurus anaknya.
