Jakarta, mataberita.net — Dalam rangka Rapat Koordinasi (Rakor) Akselerasi Corporate University 2024 yang mana berfokus pada Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang Inklusif dan Berkelanjutan, Komisi I yang beranggotakan 23 orang melaksanakan tugasnya untuk membahas rancangan perubahan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) Andi Taletting Langi memimpin Komisi I dengan dukungan Kepala Divisi Administrasi Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Itun Wardhatul Hamro sebagai Sekretaris.
BACA JUGA : Yukz Tanya : Pernikahan Beda Agama Dianggap Tradisi Biasa, Boleh Kan?
Komisi ini bertugas untuk mengelola dan membahas materi yang relevan dalam upaya menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi institusi. Kegiatan ini dibuka dengan pengarahan dari Slamet Yuswanto yang memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Komisi I atas dedikasinya dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dia menekankan pentingnya menghasilkan Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2022. Yang mana diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan publik dan pengembangan SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
“Semoga hasil yang dihasilkan dari kegiatan ini dapat diterapkan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi institusi serta masyarakat,” kata Slamet dalam sambutannya, pada Selasa (07/11/2024). Pembahasan diawali dengan gambaran umum terkait arah perubahan yang perlu dilakukan, yang disampaikan oleh tim Komisi I. Dalam pembahasan ini, Itun Wardhatul Hamro sebagai sekretaris Komisi I turut memberikan pandangannya mengenai langkah strategis dalam pelaksanaan tugas. Itun menegaskan pentingnya koordinasi yang baik antaranggota Komisi I untuk memastikan semua aspek substansi dari rancangan peraturan telah dipahami dengan jelas.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap poin yang dibahas sejalan dengan kebutuhan reformasi saat ini, serta mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam penyusunan peraturan ini,” ujar Itun. Pada rapat ini, Komisi I juga menyoroti tiga poin penting dalam Rancangan Peraturan Menteri (RAPERMEN) terkait Pengembangan Kompetensi Corporate University, antara lain :
- Paradigma Baru Corporate University – Komisi I membahas pentingnya penerapan paradigma baru dalam Corporate University, yang menekankan pada pembelajaran berkelanjutan dan terintegrasi dengan tujuan utama untuk meningkatkan kompetensi SDM secara menyeluruh dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang dinamis.
- Karakteristik Pembelajaran Pengayoman Corpu – Pembelajaran di Pengayoman Corporate University (Corpu) dirancang dengan karakteristik yang mengedepankan prinsip inklusivitas, keterlibatan aktif peserta, dan kolaborasi antara berbagai unit di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pembelajaran ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas ASN menjadi lebih kreatif, inovatif, dan adaptif.
- Penyempurnaan/Penambahan Substansi RAPERMEN Corpu – Komisi I turut membahas penyempurnaan atau penambahan substansi dalam RAPERMEN Corporate University, di antaranya untuk menyesuaikan isi peraturan dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan memperkuat kapasitas ASN melalui skema pembelajaran yang relevan dan praktis. Hal ini mencakup peningkatan modul pelatihan, penyesuaian kurikulum, serta penggunaan teknologi digital untuk memfasilitasi proses pembelajaran.
Seluruh anggota Komisi I berperan aktif dalam diskusi ini. Setiap anggota diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan rekomendasi mereka terhadap rancangan perubahan yang telah disiapkan. Komisi I bekerja secara kolektif untuk mengidentifikasi isu-isu penting dan memberikan masukan yang konstruktif dalam memastikan perubahan peraturan dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem yang berjalan di lingkungan Kementerian.
Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan draft perubahan peraturan yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kontribusi yang merata dari setiap anggota Komisi I dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan sekretaris, diharapkan kebijakan yang dirancang akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja layanan dan tata kelola Kementerian Hukum dan HAM.
