Malut, mataberita.net — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara (Kanwil Kemenkumham Malut) turut serta sosialisasi penguatan peran Itjen, dalam pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM. Bertempat di ruang rapat Lantai II, giat ini diikuti Kepala Subbagian Humas, RB, dan TI Ermin Rasyim beserta jajaran. Pada kesempatan itu, Inspektur Jenderal (Itjen) Kemenkumham Razilu dalam arahannya menyampaikan beberapa poin penting. Yang mana diperlukan dalam percepatan Reformasi Birokrasi yakni terutama birokrasi yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik prima.
Pemaparan materi yang pertama disampaikan oleh Inspektur Wilayah I Ika Yusanti. Manajemen perubahan melakukan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dengan mekanisme kerja, pola pikir (mindset), dan budaya kerja (culture set). Selanjutnya pemaparan materi oleh Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi tentang tata Laksana. Dikatakan, dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola, penegakan integritas, dan keluasan layanan public. “Perubahan yang diharapkan sistem, proses, dan prosedur kerja, lebih jelas, efektif dan terukur, ” ujarnya.
Pemaparan materi selanjutnya oleh Inspektur Wilayah III Iwan Santoso tentang penataan sistem manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDN aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. “Adapun target yang ingin dicapai yaitu meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur. Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur. Meningkatnya disiplin SDM aparatur, meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur dan meningkatnya profesionalisme SDM,” kata Iwan Santoso.
BACA JUGA : Duka Terpahit Dilewati Kris, Tolak Ukur Sukses Berbeda – Beda
Kemudian Inspektur Wilayah IV Bambang Setyabudi memaparkan tentang penguatan akuntabilitas. Menurutnya, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah. Untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. “Adapun target yang diingin dicapai yaitu meningkatnya kinerja instansi Pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah,” ucapnya. Selanjutnya pemaparan oleh Inspektur Wilayah V Pria Wibawa tentang penguatan pengawasan.
Pria Wibawa menyampaikan. Target yang ingin dicapai melalui penguatan pengawasan yaitu meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja dan meningkatnya sistem integritas dituntut kerja dalam upaya pencegahan KKN. Terakhir pemaparan materi oleh Inspektur Wilayah VI Sri Yuliani tentang peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayan publik bertujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. “Adapun kondisi yang ingin diwujudkan dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik,” terangnya.
“Standarisasi pelayanan nasional dan/atau internasional, dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik,” tandas Sri.
