Kanwil Kemenkumham Kepri Beri Remisi Umum Tahun 2024 ke Napi dan Anak Binaan

Tanjung Pinang, mataberita.net — Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkumham Kepri) memberikan remisi umum tahun 2024 pada momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024. Adapun ini sesuai dengan dasar hukum dari Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selanjutnya, remisi juga mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Kemudian juga dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS.PK.05.04-998 tanggal 12 Juni 2023 dengan hal Pelaksanaan Pemberian Remisi Umum Tahun 2023 kepada Narapidana dan Anak Binaan. Remisi Umum adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Binaan pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya tiap 17 Agustus.

Pemberian Remisi merupakan wujud negara hadir dengan memberikan penghargaan atas segala pencapaian positif bagi Narapidana dan Anak Binaan serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Remisi Umum diberikan kepada Narapidana dan Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif.

Demikian diantaranya harus berkelakuan baik/tidak terdaftar pada register F (buku catatan pelanggaran disiplin narapidana), telah menjalani pidana minimal 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) Bulan bagi Anak Binaan dan aktif mengikuti program pembinaan di Lapas/LPKA/Rutan.

BACA JUGA : Yukz Tanya : Pernikahan Beda Agama Dianggap Tradisi Biasa, Boleh Kan?

Besaran Remisi Umum yang diberikan tiap tahun adalah sebagai berikut :

1. Tahun pertama   (telah   menjalani   6-12   bulan)   mendapat   potongan hukuman 1 bulan
2. Tahun pertama (telah menjalani lebih 1 tahun) mendapat potongan hukuman 2 bulan
3. Tahun kedua mendapat potongan hukuman 3 bulan
4. Tahun ketiga mendapat potongan hukuman 4 bulan
5. Tahun keempat dan kelima mendapat potongan hukuman 5 bulan
6. Tahu keenam nya mendapat potongan hukuman 6 bulan

Rekapitulasi Remisi Umum Tahun 2024 kepada Narapidana dan Anak Binaan berjumlah 226 orang. Yang notabene terdiri dari Narapidana sebanyak 3.191 orang dan Anak Pidana sebanyak 35 orang

Adapun rincian sebagai berikut :

1. Remisi Umum I (remisi yang diperoleh sebagian) berjumlah 172

orang Narapidana dan Anak Binaan, terdiri dari :

1. Lapas Kelas II Tanjungpinang, sebanyak : 466 orang Besaran Remisi yang diperoleh :

2. Lapas Kelas IIA Batam, sebanyak : 805 orang Besaran Remisi yang diperoleh :

3. Lapas Kelas IIA Narkotika Tanjungpinang, sebanyak : 604 orang Besaran Remisi yang diperoleh :

4. LPKA Kelas II Batam, sebanyak : 29 orang Besaran Remisi yang diperoleh :

5. LPP Kelas IIB Batam, sebanyak : 180 orang Besaran Remisi yang diperoleh :

6. Lapas Kelas III Dabo Singkep, sebanyak : 80 orang Besaran Remisi yang diperoleh :

7. Rutan Kelas I Tanjungpinang, sebanyak : 154 orang Besaran Remisi yang diperoleh :

8. Rutan Kelas IIA Batam, sebanyak : 483 orang Besaran Remisi yang diperoleh :

9. Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun, sebanyak : 371 Besaran Remisi yang diperoleh :

1. Remisi Umum II (langsung bebas) sebanyak : 42 orang

1. Lapas Kelas IIA Tanjungpinang :      5    orang
2. Lapas Kelas IIA Batam :      4    orang
3. Rutan Kelas I Tanjungpinang :      3    orang
4. Rutan Kelas IIA Batam :    21    orang
5. Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun :      6    orang
6. LPKA Kelas II Batam :      3    orang

• Remisi Umum II (menjalani subsider), sebanyak : 12 orang
  1. Lapas Kelas IIA Tanjungpinang :      2    orang
  2. Lapas Kelas IIA Batam :      5    orang
  3. Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang :      4    orang
  4. Rutan Kelas IIB Tanjungbalai Karimun :      1    orang

1. BERDASARKAN TINDAK PIDANA TERKAIT PASAL 34 AYAT (3) PP NO.28 TAHUN 2006 DAN PASAL 34 AYAT (1) PP 99 TAHUN 2012