MATABERITA.NET, Jakarta- Instruksi dari Megawati yang melarang kepala daerah dari kader PDIP menunda perjalanan mengikuti retret di Magelang.

Mantan kader PDIP yang sudah di pecat, Jokowi merespons. Saat ditanya mengenai pandangannya terkait perintah Megawati tersebut, Jokowi menyebut retret kepala daerah merupakan urusan pemerintah.

“Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” kata Jokowi, pada Jumat (21/2/25).

Jokowi menganjurkan semestinya kepala daerah yang sudah dilantik tetap hadir. Mantan kader PDIP ini mengingatkan para kepala daerah ini dipilih langsung oleh rakyat bukan untuk kepentingan yang lain.

Baca Juga :

Sering Eror, Telan Biaya Rp 1,39 Triliun, Luhut Minta Presiden Prabowo Audit Coretax

“Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain. (Melihat situasi seperti ini) Ya biasa,” ujar dia.

Sementara Elit PDIP Tegaskan Keputusan Megawati Urusan Internal Partai. Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, kemudian menanggapi pernyataan dari Jokowi. Said mengatakan instruksi Megawati merupakan urusan internal partainya.

“Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar,” kata Said yang menjabat Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya saat diwawancarai di kediaman Megawati, Jl. Teuku Umar No. 27A, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/25).

Said tak merespons lebih jauh pernyataan Jokowi yang dulunya kader PDIP. Said hanya menyebut dirinya akan mendapatkan tugas tanpa memerincinya.

“Mudah-mudahan saya dikasih tugas Ibu, ini ada acara, ya oke ya,” kata Said Abdullah.