Jakarta, mataberita.net — Jerman mulai menyiapkan rencana darurat perang jika konflik pecah di Eropa imbas perang Rusia-Ukraina. Pemerintah Jerman merilis dokumen bertajuk Petunjuk Kerangka Kerja untuk Pertahanan Keseluruhan pada pekan ini. Fail itu berisi transformasi menyeluruh jika terjadi perang.
Merespons dokumen perencanaan tersebut, Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser mengatakan Jerman perlu mempersenjatai diri dengan lebih baik dalam menghadapi agresi Rusia. Menurutnya agresi Rusia di Ukraina benar-benar “mengubah situasi keamanan di Eropa”, terutama di bagian timur.
“Selain semua tindakan perlindungan yang dilakukan oleh otoritas keamanan dan pencegahan serta pertahanan militer, kita juga harus lebih memperkuat perlindungan sipil,” ungkap dia, pada Minggu (09/06/2024).
Dokumen tersebut menjelaskan pemerintah akan kembali menjadikan wajib militer sebagai tentara di masa perang.
Pemerintah juga meminta pekerja terampil berusia di atas 18 tahun untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti di toko roti dan kantor pos. Mereka yang menjalani profesi itu dilarang berhenti dari pekerjaan mereka.
Selain itu, dalam dokumen juga tertuang bahwa dokter, psikolog, perawat, dan dokter hewan bisa beralih ke peran militer dan pegawai negeri. Penjatahan juga akan dilakukan. Jika persediaan makanan berkurang, pemerintah akan menimbun makanan dan hanya menyediakan “satu makanan hangat sehari” kepada warga untuk jangka waktu yang tak ditentukan.
Cadangan yang ditimbun pemerintah akan mencakup makanan seperti beras, kacang-kacangan dan susu kental.
Dalam dokumen itu masyarakat juga akan secara terbatas menerima sumber daya penting lain seperti bensin dan minyak. Perjanjian tersebut juga menguraikan langkah-langkah perlindungan sipil. Salah satu di antaranya menggunakan ruang bawah tanah, tempat parkir bawah tanah dan stasiun kereta bawah tanah sebagai bunker sementara.
BACA JUGA : Terkait Dukungan Masyarakat, Anies Buka Suara Perihal Pilgub Jakarta
Dokumen juga menyebutkan rumah sakit akan menampung lebih banyak pasien dalam jangka waktu lama. Selain itu, pihak yang ditunjuk pemerintah juga berwenang mengevakuasi warga sipil ke daerah-daerah tertentu meski keluarga tak boleh dipisahkan.
Laporan tersebut menambahkan bahwa, jika perang pecah, penduduk Jerman tak bisa mengandalkan bantuan pemerintah karena kemungkinan kerusakan massal di sejumlah lokasi. Oleh karena itu, lanjut dokumen itu, warga sipil harus siap membantu diri sendiri serta memberikan bantuan kepada tetangga jika memungkinkan.
Dokumen itu juga menjabarkan soal publikasi. Media penyiaran dan digital Jerman akan diwajibkan secara hukum untuk segera membagikan informasi penting pemerintah.
Sebagai lembaga penyiaran negara Jerman, Deutsche Welle secara hukum berkewajiban memberikan informasi ke pemerintah mengenai waktu siaran pengumuman undang-undang, peraturan, dan informasi terbaru. Pihak berwenang juga melarang atau membatasi publikasi prakiraan cuaca.
Rencana terbaru Jerman dalam masa perang muncul saat Rusia dan Ukraina terus berperang.
Presiden Vladimir Putin berulang kali mengingatkan agar Barat tak ikut campur untuk menghindari konflik meluas. Namun, Amerika Serikat dan sekutunya terus memasok senjata untuk Ukraina.
Belakangan ini, Ukraina bahkan meminta izin AS Cs menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang wilayah Rusia. Namun, Gedung Putih menolak.
Perang Rusia-Ukraina berlangsung lebih dari dua tahun dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Sejumlah pihak khawatir eskalasi konflik dan melibatkan NATO.
