Jakarta, mataberita.net — OJK menyebut uang masyarakat Indonesia senilai Rp1,7 triliun raib imbas penipuan yang terjadi di internet.
Angka itu didapat OJK berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyebut IASC menerima 79.969 laporan dari awal tahun ini sampai 31 Maret 2025.
Sedangkan jumlah rekening yang dilaporkan terkait penipuan dalam jaringan (daring) mencapai 82.336. Wanita yang akrab disapa Kiki itu menegaskan IASC sudah memblokir 35.394 rekening.
“Sejauh ini, total kerugian masyarakat yang dilaporkan kepada IASC sebesar Rp1,7 triliun, dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp134,7 miliar,” katanya dalam Konferensi Pers RDKB Maret 2025 secara virtual, pada Jumat (11/04/2025).
BACA JUGA : Presiden Prabowo Berniat Lakukan Efisiensi Terhadap Rantai Distribusi Hasil Pertanian
Kiki juga melaporkan aktivitas kejahatan keuangan selama Ramadan tahun ini. Ia mengatakan ada 4.127 layanan pengaduan yang diterima OJK sepanjang bulan puasa yang berlangsung pada Maret 2025.
Sementara itu, laporan yang diterima IASC terkait scam dan fraud mencapai 21.763 kasus. Kiki menyebut modus terbanyak, antara lain penipuan jual beli online, fake call dan impersonation, penipuan penawaran kerja, serta penipuan investasi.
“Bagaimana dengan pengembalian dana korban? Kalau ada sisa dana korban penipuan di rekening atau akun penerima dana yang berdasarkan hasil verifikasi dilakukan melalui transfer dana, maka akan dilakukan upaya pengembalian sisa dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terangnya.
“Seringnya memang, apalagi kalau melapornya terlambat atau jeda berapa hari bahkan minggu, itu sudah tidak ada sisa dana di saldo tersebut,” kata Kiki.
Ia menegaskan IASC terus berkoordinasi intensif dengan perbankan untuk memproses pengembalian dana para korban penipuan di internet. Tetapi, ia menekankan prosesnya memakan waktu dan tidak sederhana karena ada sejumlah dokumen yang mesti dilengkapi pihak perbankan.
