JAKARTA, mataberita.net- Djuyamto mengaku menerima uang haram ketika menjabat sebagai hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, untuk memberikan vonis lepas alias ontslag untuk tiga korporasi crude palm oil (CPO).
Hal itu disampaikan Djuyamto saat diperiksa sebagai saksi mahkota, yakni terdakwa yang bersaksi untuk terdakwa lain di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (15/10/2025). Djuyamto mengaku mendengar soal perkara minyak goreng atau migor banyak diminta hakim senior dari mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta (MAN).
Jaksa mendalami alasan Arif menunjuk Djuyamto sebagai ketua majelis hakim perkara migor. Djuyamto mengatakan penunjukan itu merupakan alasan subjektif Arif. “Bisa dijelaskan apa alasan sebetulnya penunjukan Saudara itu selain tadi?” tanya jaksa.
“Kalau soal alasan penunjukan saya, tentu subjektifnya beliau selaku pimpinan saya, tapi tadi ada dua alasan yang sudah saya sebutkan. Pertama, beliau menanya kepada saya apakah pernah pegang perkara korporasi. Yang kedua, apakah beban perkara saya. Itu kan kembali ke beliau alasan kenapa akhirnya saya yang ditunjuk,” jawab Djuyamto.
“Alasan subjektifnya Pak MAN pada saat itu?” tanya jaksa.
“Betul, saya sebagai anggota kan. Tapi beliau sempat mengatakan juga seperti tadi JPU menyampaikan bahwa perkara ini diminta oleh beberapa hakim senior,” jawab Djuyamto.
Djuyamto mengaku tidak berani menanyakan alasan sejumlah hakim senior meminta perkara migor. Dia mengatakan Arif juga memberikan gestur menunjuk ke atas yang ia tafsirkan jika perkara migor merupakan permintaan ‘pimpinan’.
Baca Juga :
26 Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Dipecat
“Karena kan penyampaian dari Pak MAN langsung ini diminta oleh hakim senior berarti ada alasan di balik itu, kenapa hakim senior ini?” tanya jaksa.
“Saya ndak tahu. Saya tambahkan sedikit, saya saat itu menyampaikan, saya kemudian nanya ke beliau Pak Ketua (MAN)? dari atas, dari pimpinan gitu,” jawab Djuyamto.
“Maksudnya apa?” tanya jaksa.
“Saya nggak tahu, nanti beliau kan bisa ditanya,” jawab Djuyamto.
“Mohon izin, maksud saya begini, ketika beliau menyampaikan perkara ini banyak diminta oleh hakim senior, saya spontan bertanya perkara ini memang dari siapa, Pak Ketua? Dijawab oleh beliau, dari atas, pimpinan, pokoknya gitu,” tambah Djuyamto.
Djuyamto mengatakan mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rudi Suparmono, juga menyampaikan perkara migor merupakan atensi ‘pimpinan’. Kemudian, Djuyamto menyampaikan hal itu kepada Agam Syarief Baharudin dan Ali Muhtarom sebagai anggota majelisnya.
“Apakah pertemuan itu info ke Pak MAN?” tanya jaksa.
“Ketika itu saya nanya kepada beliau, Pak Ketua dari siapa kok minta diatensi, sama beliau juga mengatakan atensi dari pimpinan. Dari dua hal itulah yang pertama dari MAN dan Pak Rudi juga mengatakan atensi yang sama, atensi dua-duanya juga menyebut pimpinan, maka saya percaya itu atensi pimpinan. Itu saya sampaikan ke Pak Agam dan Pak Ali,” jawab Djuyamto.
Terima Suap Rp 40 Miliar
Sebagai informasi, hakim hingga panitera diduga menerima uang senilai Rp 40 miliar dalam kasus penanganan perkara ekspor CPO yang menyebabkan tiga korporasi mendapatkan vonis lepas atau ontslag.
Tiga korporasi tersebut adalah Permata Hijau Group yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Pelita Agung Agrindustri, PT Nubika Jaya, PT Permata Hijau Palm Oleo, dan PT Permata Hijau Sawit.
Kemudian, Wilmar Group yang terdiri dari PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.
Lalu, Musim Mas Group yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Agro Makmur Raya, PT Musim Mas-Fuji, PT Megasurya Mas, dan PT Wira Inno Mas.
Uang Rp 40 miliar ini diberikan oleh pihak korporasi kepada para terdakwa dalam dua kali pemberian. Rinciannya, Muhammad Arif Nuryanta didakwa menerima Rp 15,7 miliar; Wahyu Gunawan menerima Rp 2,4 miliar.
Sementara itu, Djuyamto selaku ketua majelis hakim menerima Rp 9,5 miliar, sedangkan dua hakim anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarif Baharudin, masing-masing menerima Rp 6,2 miliar.
