Jakarta, mataberita.net — Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai sulit membatasi pembelian BBM subsidi, Pertalite, dan Solar hanya dengan aplikasi MyPertamina.
Menurutnya, hal itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mampu mengakses aplikasi tersebut.
“Banyak wacana MyPertamina atau barcode atau cc 1.400 ke atas dibatasi, ini sulit diterapkan di lapangan. Jadi seperti MyPertamina, itu tidak semua orang bisa mengakses aplikasi MyPertamina tadi,” katanya dalam diskusi Polemik Trijaya FM, pada Sabtu (13/07/2024).
“Nanti jangan-jangan justru pemilik motor yang tidak ada aplikasi tadi malah enggak dapat subsidi, jadi enggak adil atau konsumen di Jayawijaya enggak bisa daftar, jadi enggak dapat subsidi,” ucapnya.
Fahmi menilai apabila pemerintah serius melakukan pembatasan, maka cukup dengan menerapkan syarat yang mudah. Ia mencontohkan dengan menetapkan kriteria kendaraan yang boleh ‘minum’ Pertalite dan Solar.
Apalagi, pembatasan pembelian BBM subsidi sudah mendesak dilaksanakan melihat harga minyak yang makin tinggi dan dolar AS yang makin mahal.
“Jadi tentukan saja kriteria pembatasan dan itu bisa diterapkan, misalnya, yang boleh beli BBM subsidi adalah sepeda motor, karena rata-rata orang menengah ke bawah,” terangnya.
Lalu, ia mencontohkan yang boleh membeli Pertalite dan Solar adalah kendaraan untuk angkutan orang (angkot), mobil penumpang online (ojol), dan mobil angkutan barang khusus membawa kebutuhan pokok.
Sedangkan, kendaraan angkutan barang lainnya dinilai harus dibatasi.
BACA JUGA : Pengusaha Jusuf Hamka Temui Menko Polhukam Mahfud, Bahas Soal Utang
“Tapi kendaraan yang digunakan perusahaan tambang dan sawit itu tidak boleh. Kendaraan termasuk ojol atau Grab, asal bisa membuktikan boleh. Itu jalan dulu sampai evaluasi bertahap di tahun-tahun berikutnya,” lanjutnya.
Fahmi berharap pembatasan bisa dilakukan sebelum pemerintahan berganti. Sebab, pembahasan revisi Perpres 191 tahun 2014 dimulai oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
“Itu mekanisme paling tepat untuk pembatasan dan kriteria tadi dimasukkan ke Perpres 191, kalau bisa sebelum Jokowi lengser sudah dirumuskan. Tapi kalau mematok tanggal 17 (Agustus) saya kira berlebihan,” ujarnya.
Hal itu disampaikan menyikapi sinyal Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahwa pemerintah akan semakin membatasi pemberian subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Saat ini, subsidi diberikan terhadap sejumlah barang termasuk BBM bagi masyarakat tidak mampu. Luhut berpendapat pengurangan BBM subsidi bisa berdampak besar atas inefisensi selama ini. Begitu pula dengan program subsidi lainnya.
“Kami berharap 17 Agustus (2024) ini orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kami kurangi,” imbuh Luhut dalam unggahan akun Instagram @luhut.pandjaitan, pada Selasa (09/07/2024).
