Jakarta, mataberita.net — Komisi II DPR RI menyarankan pegawai negeri sipil (PNS) diajak lari maraton agar betah di IKN Nusantara.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyebut seharusnya pemerintah tak cuma memikirkan insentif agar PNS tertarik pindah ke Kalimantan Timur. Ia menyebut hal terpenting justru kenyamanan.
“Sebagian besar hanya berpikir soal insentif terus supaya aparatur sipil negara (ASN) atau PNS ini betah di IKN. Bagi saya bukan soal itu. Sebanyak apapun kita kasih duit, kalau situasinya gak nyaman, tetap mereka gak akan mau pindah,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemenpan RB dan Otorita IKN di DPR RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/04/2025).
BACA JUGA : Badan Gizi Nasional Bakal Daftarkan Relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
Bahtra mendorong adanya terobosan baru dari Otorita IKN. Ini diperlukan untuk menarik minat para abdi negara pindah ke ibu kota baru tersebut.
Ia menyarankan terobosan berupa kegiatan lari maraton di IKN. Ini didasari atas kunjungan Komisi II DPR RI ke IKN Nusantara pada beberapa waktu lalu.
“Kalau buat event di sana, misalnya maraton pasti orang mau datang. Karena cuacanya sejuk daripada teman-teman para pelari ini ikut London Maraton, Jepang Maraton, jauh-jauh ke sana hanya untuk nyari suasana,” saran Bahtra.
“Kenapa OIKN gak berpikir semacam itu? Sehingga PNS kita juga yang pindah ke sana bisa betah. Karena tidak cukup, sebanyak apapun kita kasih insentif kalau mereka gak merasa nyaman (dan) betah, percuma juga,” lanjutnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menegaskan pemindahan ASN resmi ditunda. Padahal, kabar terakhir menyebut pemindahan bakal dilakukan setelah lebaran tahun ini alias 1 April 2025.
Kemenpan RB juga bakal melakukan penapisan ulang PNS yang bakal dipindahkan ke IKN. Penapisan adalah proses seleksi atau pemilahan ASN yang akan dipindahkan ke ibu kota anyar.
“Adapun jadwal finalnya (pemindahan ASN ke IKN), kami belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Mengingat peraturan presiden (perpres) mengenai pemindahan sampai hari ini juga belum ditandatangani oleh Bapak Presiden (Prabowo),” tutur Rini dalam RDP.
“Kami juga sudah siapkan mekanisme terkait penyediaan insentif yang baru akan berpindah. Waktu itu sudah kita siapkan juga masalah insentif, termasuk tunjangan insentif perumahan, ruang pemindahannya, dan lain-lain,” tambahnya.
