Jakarta, mataberita.net — DPR RI menaikkan penyertaan modal negara (PMN) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) alias Pelni menjadi Rp1,5 triliun, padahal perseroan mengajukan Rp500 miliar. PMN ini bakal digunakan untuk membeli tiga unit kapal baru.
Hal tersebut diputuskan usai Komisi XI DPR RI melakukan pendalaman dengan Pelni pada Selasa (02/07/2024). Anggota DPR RI ramai-ramai mendorong agar Pelni mendapatkan suntikan duit negara yang lebih besar.
Pasalnya, Direktur Utama Pelni Tri Andayani menjelaskan dari 26 kapal Pelni, ada 12 armada yang umurnya melebihi 30 tahun alias sudah usang. Pelni berencana membeli satu unit kapal baru seharga Rp1,5 triliun, di mana Rp500 miliar diharapkan bisa dipenuhi dari PMN.
DPR RI kemudian merekomendasikan agar Pelni langsung membeli tiga kapal baru. Oleh karena itu, besaran PMN dinaikkan menjadi Rp1,5 triliun untuk uang muka pembelian tiga kapal tersebut.
“(PMN) Pelni sebesar Rp1,5 triliun untuk uang muka pengadaan tiga unit kapal baru penumpang Pelni yang telah melewati batas usia operasi,” tutur Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta Pusat, pada Rabu (03/07/2024).
Usai pembacaan rancangan kesimpulan putusan penambahan PMN 2024, Sri Mulyani pun memberi catatan khusus bagi BUMN pelayaran tersebut.
BACA JUGA : Massa Buruh Tuntut Pemerintah Cabut Peraturan Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Wanita yang akrab disapa Ani itu memahami Pelni butuh dukungan yang sangat besar. Ia juga mengerti atas perhatian yang diberikan oleh Komisi XI DPR RI kepada perusahaan pelat merah tersebut.
“Kalau bisa, diberikan tambahan (PMN) dengan melakukan reviu kapasitas dari perusahaannya juga dan sustainabilitas. Tapi saya memahami concern dari Komisi XI bahwa untuk Pelni dibutuhkan (pengganti) kapal-kapal yang sudah melewati batas usia operasi,” terang Ani memberi catatan khusus.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati juga mengusulkan bahwa penambahan PMN bagi Pelni dibarengi dengan pengawasan. Ia meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit kinerja perusahaan pelat merah tersebut.
Ketua Komisi XI DPR RI Kahar Muzakir lantas bertanya apakah Sri Mulyani setuju dengan keputusan besaran PMN tersebut, termasuk soal tambahan suntikan modal untuk Pelni yang meningkat menjadi Rp1,5 triliun.
“Jadi, sudah setuju semua? Kalau sudah setuju kita mau ketuk ini. Kita setuju, ya? Pemerintah setuju, bagaimana, setuju?” tanya Kahar.
“Setuju pak, maaf, sudah setuju pak,” ucap Ani.
“Alhamdulillah kita sepakat dengan kesimpulan rapat pada hari ini yang tertulis itu,” pungkas Kahar dilanjutkan dengan tiga ketukan palu sekaligus menutup rapat.
