Jakarta, mataberita.net — Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengungkapkan alasan mengkaji kebijakan biaya pendidikan di sekolah swasta gratis. Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan kebijakan itu untuk menjamin program wajib belajar 12 tahun bagi warga Jakarta.
“Juga demi keadilan sosial dan tentunya dengan sekolah negeri kuotanya terbatas. Dengan seperti itu semua punya kesempatan yang sama bisa gratis,” tutur Budi kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, pada Selasa (23/07/2024).
Selain itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan membahas anggaran yang nantinya digunakan untuk pembiayaan sekolah swasta gratis. Dia mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggratiskan biaya pendidikan sejumlah sekolah swasta dari tingkat SMP hingga SMA melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama.
“Iya ada PPDB bersama yang sudah kita sepakati. Swasta kan tidak semua sekolahnya, cuman ada beberapa anak murid yang memahami kita titipkan yang sama yang jumlah sudah disepakati bersama,” katanya.
“SPP dari anggaran pendidikan dari dana bantuan sosial,”lanjutnya.
Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menargetkan kajian terkait kebijakan sekolah swasta gratis rampung pada akhir tahun ini. Disdik pun membuka kemungkinan kebijakan sekolah swasta gratis bisa diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kami masih dalam tahapan kajian. Kami usahakan akhir tahun selesai,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin saat dihubungi, pada Jumat (19/07/2024).
“Kemungkinan ada harapan diimplimentasikan di Pemprov DKI Jakarta. Namun kami masih memperhitungkan dan memitigasi secara detil keseluruhan kebijakan ini,” jelasnya.
BACA JUGA : Faisal Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Libatkan UMKM Dalam Program Makan Bergizi Gratis
Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berharap kebijakan sekolah swasta gratis bisa diterapkan pada 2025. Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin mengatakan kebijakan itu saat ini sedang dikaji.
“Kita masih mengkaji ya terkait sekolah gratis. Mudah-mudahan kalau bisa 2025 bagus banget,” ucap Budi di Balai Kota DKI Jakarta, pada Kamis (18/07/2024).
Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengungkap temuan banyaknya siswa dari keluarga kurang mampu di Jakarta yang masuk sekolah swasta. Siswa tersebut umumnya tak lolos masuk sekolah negeri dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
“Mereka paling banyak sekolah di swasta, karena belum begitu paham dengan program DKI Jakarta, banyak dari mereka gagal masuk sekolah negeri,” ujar Johnny saat dihubungi, pada Selasa (16/07/2024).
Ia mengatakan, banyak siswa kurang mampu yang tak lolos PPDB sekolah negeri karena orangtua tak memahami prosedur PPDB. Para orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah swasta pun kerap kali tak bisa melunasi pembayaran sekolah.
“Akibatnya, jadi banyak sekali ijazah yang ditahan sekolah swasta. Banyak sekali sekolah swasta menahan ijazah yang sudah lulus sekolah SD, SMP, SMA, SMK, orangtuanya enggak mampu karena ada tunggakan uang sekolah,” imbuhnya.
Sebaliknya, kata Johnny, sejumlah sekolah negeri favorit di Jakarta justru diisi oleh anak-anak dari keluarga mampu. “Padahal anak penjual nasi uduk anaknya bayar sekolah karena masuk swasta, anaknya tidak bisa masuk negeri. Padahal di sekolah negeri, sekolahnya gratis,” lanjutnya.
Melihat fenomena tersebut, Jhonny meminta Dinas Pendidikan untuk mengkaji secepatnya soal wacana sekolah swasta gratis di Jakarta. “Kami sudah sampaikan kepada Dinas Pendidikan supaya secepatnya melakukan kajian akademiknya agar (wacana sekolah swasta gratis) bisa terlaksana. Tapi secara prinsip, eksekutif sudah setuju,” imbuhnya.
Johnny mengatakan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga telah menyetujui wacana sekolah swasta gratis itu. Kini, DPRD menunggu penerapan yang akan dilakukan Dinas Pendidikan. Jhonny berharap wacana tersebut terlaksana dua tahun lagi.
“Pj Gubernur secara pembicaraan tidak formal dengan saya, beliau sangat setuju. Tinggal bagaimana menerapkannya, apakah di tahun 2025 atau 2026. Kalau kami semua di DPRD sudah setuju,” pungkasnya.
