Jakarta, mataberita.net — Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menargetkan kajian terkait kebijakan sekolah swasta gratis rampung pada akhir tahun ini.
“Kami masih dalam tahapan kajian. Kami usahakan akhir tahun selesai,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin, pada Jumat (19/07/2024).
Berdasarkan kajian Disdik DKI, Budi membuka kemungkinan kebijakan sekolah swasta gratis bisa diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kemungkinan ada harapan diimplementasikan di Pemprov DKI Jakarta. Tetapi kami masih memperhitungkan dan memitigasi secara detail keseluruhan kebijakan ini,” lanjutnya.
Budi sebelumnya berharap kebijakan sekolah swasta gratis di Jakarta bisa diterapkan pada 2025.
“Kita masih mengkaji ya terkait sekolah gratis. Mudah-mudahan kalau bisa 2025 bagus banget,” ujar Budi di Balai Kota DKI, pada Kamis (18/07/2024).
Sementara itu, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan semua fraksi di DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan sekolah swasta gratis tersebut.
BACA JUGA : P2G Terima Aduan Dari 466 Guru Honorer Yang Tidak di Beri Jam Mengajar
Tak hanya itu, kata dia, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga telah menyetujuinya.
“Karena yang dipertimbangkan adalah bagaimana wajib belajar 12 tahun itu tidak hanya sekedar jargon, tapi bisa kita laksanakan melalui sekolah gratis ini. Karena fakta di lapangan banyak sekali siswa yang sekolah di swasta putus sekolah,” katanya.
Jhonny menyebut banyak siswa dari keluarga kurang mampu di Jakarta yang terpaksa masuk ke sekolah swasta. Hal itu lantaran mereka tak lolos Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah negeri.
Para orang tua pun kerap kali tak bisa melunasi pembayaran sekolah. Akibatnya, sekolah swasta menahan ijazah mereka.
“Banyak sekali sekolah swasta menahan ijazah yang sudah lulus sekolah SD, SMP, SMA, SMK, orang tuanya tidak mampu karena ada tunggakan uang sekolah,” imbuh Jhonny.
Karena itu, ia meminta agar Dinas Pendidikan DKI Jakarta segera merampungkan kajian terkait kebijakan sekolah swasta gratis.
“Ya 2025 paling bisa diusahakan secepatnya. Karena ini sudah tidak bisa lagi terlalu diulur-ulur,” pungkasnya.
