Jakarta, mataberita.net — Direktur PT Triboga Pangan Raya (TPR) Vita Theresia (VT) berkicau soal laporan polisi yang menjerat perusahaannya. Bukannya membela diri secara datar-datar saja, dia justru menyebut perusahaannya malah jadi korban dalam drama distribusi ayam Boneless Dada (BLD) yang makin berbau amis.
Laporan polisi itu dilayangkan oleh vendor TPR ke Polres Jakarta Selatan. Namun, menurut VT, semuanya bermula dari masalah yang lebih besar. Ada dugaan pengiriman ayam fiktif oleh mitra distribusi mereka, PT Bandung Daya Sentosa (PT BDS). Yang mana notabene adalah BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bandung.
“Kami ditagih atas barang yang kami rasa tidak pernah datang. Jadi, siapa sebenarnya yang menipu siapa?” ujar VT pada Kamis (17/07/2025), sambil menyindir dengan senyum kecut. Menurut dokumen resmi yang diterima redaksi, PT BDS mengaku mengalami gagal bayar ke PT Triboga Pangan Raya.
Akibatnya, VT sempat mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan tersebut. Tapi, dari hasil investigasi internal PT TPR, terendus indikasi. Sebagian besar klaim pengiriman ayam dari vendornya ke PT BDS hanya ada di atas kertas alias fiktif. “Kami sedang kumpulkan bukti, karena pengiriman itu seperti ayam goreng di brosur, kelihatan enak tapi gak pernah datang,” kata VT dengan nada geram.
BACA JUGA : Yukz Tanya : DKI Jadi Daerah Khusus Jakarta, IKN Pindah ke Kaltim Sudah Tepat?
Masalah ini kemudian berdampak domino, PT Triboga Pangan Raya jadi kesulitan membayar vendor yang memilih jalur hukum dan melaporkan VT ke pihak Kepolisian. Padahal, menurut VT, mereka juga sedang megap-megap karena dana dari BDS tak kunjung cair. “Kami tidak lari dari kewajiban. Tapi jangan lupa, kami pun korban. Kalau ayamnya aja fiktif, masa bayarnya nyata?” sentilnya.
Kini, PT Triboga Pangan Raya telah melaporkan BDS ke Kejaksaan Kabupaten Bandung dan mempertimbangkan untuk melaporkan PT BDS ke kepolisian atas dugaan penipuan dan penggelapan dalam distribusi daging ayam BLD.
VT berniat untuk menyeret nama Bupati Kabupaten Bandung sebagai Kepala Daerah. Sebagai pemegang otoritas atas BUMD, publik menanti sikap dan pengawasan serius dari sang Bupati agar urusan ayam tak berubah jadi skandal nasional. Hingga berita ini dipublikasikan, PT BDS belum memberikan klarifikasi.
