Jakarta, mataberita.net — Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akhirnya melihat hilal pencairan Rp15 triliun dari Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk perbaikan jalan rusak di daerah.
Anggaran itu sudah diminta Basuki setidaknya sejak April 2024. Ini sesuai amanat Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
“Tentang Inpres Jalan Daerah (IJD) kelihatannya hilalnya sudah kelihatan. Sudah lebih dari 2 derajat (hilal pencairan anggaran IJD), jadi mudah-mudahan akan segera dapat,” tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, pada Rabu (18/09/2024).
“Kita tunggu 1 hari-2 hari ini (ke depan) dari Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan IJD ini,” lanjut Basuki.
Basuki mengatakan jalan daerah yang akan diperbaiki tentu mempertimbangkan aspirasi dari Komisi V DPR RI. Ia menegaskan suara daerah pemilihan (dapil) para wakil rakyat itu yang bakal diprioritaskan.
BACA JUGA : Kementerian Kelautan dan Perikanan Ungkap Soal Asal-usul Susu Ikan
Pada raker ini Basuki berkali-kali ditanya soal realisasi perbaikan jalan rusak daerah di 2024. Hampir seluruh Anggota Komisi V DPR RI pasti menyinggung soal Inpres Jalan Daerah.
Misalnya, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Golkar Ali Mufthi. Wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur VII itu mengaku selalu mendoakan Presiden Jokowi, Menteri PUPR Basuki, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani agar segera mencairkan dana IJD.
“IJD 2024 kita harapkan segera ada realisasi. Saya selalu berdoa itu, minta Gusti Allah segera menggerakkan hati Pak Presiden (Jokowi), Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani), Pak Menteri PUPR (Basuki) mudah-mudahan hatinya digerakkan untuk segera mewujudkan IJD 2024,” kata Ali.
“Karena memang itu sudah dirindukan oleh masyarakat. Dirindukan menikmati jalan baik yang dibangun oleh pemerintahan Bapak Presiden (Jokowi) dan Bapak Menteri PUPR (Basuki) yang sama-sama kita hormati ini,” imbuhnya.
Pada raker April 2024 lalu, Basuki mengatakan permintaan anggaran Rp15 triliun sedang ditelaah Kemenkeu untuk disusun dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Uang sebanyak itu akan dipakai untuk menangani jalan dan jembatan sepanjang 2.225 km.
Menteri Basuki mengatakan sebenarnya kebutuhan anggaran perbaikan jalan daerah dan jembatan rusak menyentuh Rp16,25 triliun. Tetapi, sebanyak Rp1,25 triliun merupakan alokasi multiyears dari 2023 lalu.
Akan tetapi, Basuki tak menegaskan apakah anggaran Rp15 triliun itu akan cair seluruhnya di 2024 atau dikucurkan bertahap hingga 2025.
