Jakarta, mataberita.net — Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tengah mencari lahan untuk membangun rumah orang miskin alias masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di IKN Nusantara.
Akan tetapi, Basuki menyebut kemungkinan lahan untuk rumah murah itu tak berada di Zona 1A. Pasalnya, daerah tersebut sudah ramai dengan kantor-kantor pemerintahan.
Zona 1A terdiri dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), di mana terdapat Istana Negara, Istana Garuda, kantor kementerian dan lembaga, serta perumahan bagi ASN, Polri, dan TNI.
“Kami sudah carikan, misalnya untuk retail yang 500 meteran, yang 1.000 meter, yang 2.000 meteran kita sudah carikan tanahnya. Nanti kita sampaikan pada pengembang,” tutur Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, pada Jumat (23/08/2024).
“Mungkin (di Zona) 1B dan 1C. Sudah (diplot lahan untuk rumah subsidi),” ujar Basuki.
BACA JUGA : Otoritas Jasa Keuangan Izinkan Influencer Promosikan Kripto
Sebelumnya, Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan rumah subsidi di IKN memang disiapkan bagi kelas menengah ke bawah. Prinsipnya adalah hunian berimbang yang pernah dilakukan PUPR melalui UU Perumahan dan Permukiman.
Endra menekankan bahwa kehadiran IKN bukan semata untuk pegawai negeri sipil (PNS). Warga biasa juga boleh menetap di IKN Nusantara.
Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur juga pernah menyinggung rencana ini. Ia menegaskan rumah-rumah subsidi itu akan disiapkan pemerintah.
“Pastilah masuk (pasar rumah subsidi di IKN). Kalau enggak, nanti di mana sopir tinggal, di mana pegawai toko tinggal, pasti nanti sudah disiapkan (pembangunan rumah subsidi),” imbuhnya.
“Pasti ada zonasi tertentu. Akan ada (rumah subsidi di IKN), kan IKN bukan kota eksklusif. Presiden (Joko Widodo) selalu mengatakan ‘ini kota inklusif’, jadi siapa saja bisa (tinggal di IKN), segala golongan ada. Enggak mungkin orang kaya aja di sana,” imbuh Fitrah.
