Jakarta, mataberita.net — Bahlil Lahadalia mengklaim ada pihak yang menjegal Pemerintah Indonesia untuk menggarap pengganti liquified petroleum gas (LPG).
Menurutnya, penjegalan itu terjadi sebelum dirinya dipindahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Kementerian Investasi/BKPM ke Kementerian ESDM. Ia mengklaim ini juga berlangsung sebelum dirinya terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar.
Bahlil menyebut Jokowi sudah melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) di Muara Enim, Sumatra Selatan.
Tetapi, ada pihak yang dituduh menghalangi proyek pengganti LPG itu.
“Saya tahu ini ada mainan, di-intercept. Begitu saya masuk di menteri ESDM dan alhamdulillah saya jadi ketua umum Golkar, rasanya yang mencoba-coba intercept akan saya intercept balik. Demi kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh kita main-main. Enggak boleh!” tuturnya dalam kumparan Green Initiative Conference 2024 di Jakarta Pusat, pada Rabu (25/09/2024).
“Kalau dulu karena saya cuma sendiri saja toh. Nah, kalau sekarang, mohon maaf. Barang ada paten-paten dikit ini barang, ya kan? Baju ini (batik bercorak pohon beringin) kan sudah kuning soalnya hari ini,” pamer Bahlil.
Ia menegaskan hilirisasi adalah hal penting, termasuk dalam urusan batu bara. Terlebih, Indonesia saat ini masih menjadi importir gas.
Bahlil mencatat Indonesia mengimpor LPG sebanyak 6 juta ton per tahun. Oleh karena itu, proyek hilirisasi batu bara menjadi DME dianggap penting untuk menekan impor LPG.
Di samping itu, Bahlil mengaku heran dengan marketing bahan mentah di Indonesia. Ia menegaskan Indonesia sebenarnya punya cadangan bahan mentah yang melimpah, begitu pula dengan energi baru terbarukan (EBT).
“Marketing dikuasai oleh luar (negara lain). Harga batu bara, harga nikel, harga timah ditentukan oleh negara lain. Saya ketika masuk ke menteri ESDM, saya bilang, ‘Kita yang bodoh atau mereka yang pintar?’,” ungkapnya.
“Dan saya pastikan, untuk harga timah, harga batu bara, harga nikel ke depan harus ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Saya tidak mau bergantung kepada negara lain,” janji Bahlil.
Bahlil mengaku dirinya juga mendapat mandat dari Presiden Jokowi dan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto untuk membuat peta jalan energi ke depan, termasuk energi ramah lingkungan. Peta jalan ini juga mencakup penyediaan kendaraan listrik dan baterainya.
Bahkan, ia mengklaim proses konversi kendaraan berbahan bakar fosil menjadi motor listrik dan mobil listrik bisa menciptakan 1 juta lapangan kerja.
