Jakarta, mataberita.net — Bahlil Lahadalia hampir pasti lanjut menjadi menteri ESDM di kabinet Prabowo Subianto. Pembatasan pertalite Cs disebut sebagai salah satu prioritasnya.
Kepastian ini diungkap orang dekat Bahlil, yakni Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira. Ia mengaku kerap membantu Bahlil di periode kedua Presiden Joko Widodo, mulai dari Kementerian Investasi/BKPM hingga digeser ke Kementerian ESDM.
“Iya, kelihatannya (Bahlil Lahadalia hampir pasti lanjut menjadi menteri ESDM), tapi itu kan hak prerogratif Pak Prabowo,” tututr Anggawira, pada Sabtu (28/09/2024).
“Oh iya (pembatasan BBM subsidi jadi salah satu prioritas Bahlil). Beban APBN terhadap konsumsi energi kita cukup tinggi, itu harus ada strategi yang tepat untuk mengurangi beban,” lanjutnya.
Akan tetapi, Anggawira tak bisa memastikan apakah pembatasan BBM subsidi bakal dikebut pada akhir 2024 atau diterapkan di 2025. Ia hanya menekankan semuanya pasti dilakukan secara bertahap.
Ia meyakini bakal ada uji coba subsidi BBM tepat sasaran pada akhir tahun ini, setelah Prabowo dilantik 20 Oktober 2024. Anggawira menegaskan pola-pola pembatasan BBM subsidi sudah disiapkan Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).
BACA JUGA : Kemenkeu Ungkap Cara Bayar Utang Jatuh Tempo di Awal Pemerintahan Prabowo Subianto
Pria yang juga ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) itu mengatakan ada 3 prioritas utama Prabowo di sektor ekonomi, salah satunya ketahanan energi. Sedangkan dua lainnya adalah ketahanan pangan dan ketahanan air.
“Kita melihat ada tekanan yang cukup luar biasa dari sektor migas karena kita punya lifting ini sekarang kurang dari 600 ribu (barel minyak per hari/bph). Kalau gak salah di APBN itu 610 ribu-620 ribu (bph), tetapi realisasinya masih di bawah 600 ribu,” katanya dalam Diskusi Polemik Trijaya.
“Konsumsi kita per hari hampir 1,6 juta (bph). Jadi, artinya kita harus impor sekitar 1 juta (bph) lebih … Ini pekerjaan rumah (PR) untuk pemerintahan ke depan bagaimana kita punya strategi yang tepat meningkatkan lifting,” ujar Anggawira.
Selain itu, konsumsi LPG di Indonesia juga besar, yakni mencapai 8 juta ton per tahun. Ia menyebut sekitar 6 juta ton kebutuhan itu dipenuhi dari impor.
Anggawira menyebut harus ada substitusi LPG. Salah satu solusi yang dianggap tepat untuk rumah tangga Indonesia adalah membangun jaringan gas (jargas).
“Subsidi energi ini beban dari pemerintah cukup besar dan harus ada strategi khusus … Harus ada strategi yang tepat bagaimana mengoptimalkan belanja pemerintah. Menurut saya, kadang-kadang kementerian/lembaga itu prestasinya diukur dengan kemampuan menghabiskan anggaran … Kok, keuangan negara cukup aneh?” terang Anggawira.
“Supaya bisa tepat sasaran dan memang koreksi dari Pak Prabowo, beliau kan melihat bocor, bocor, bocor, jadi keinginan beliau itu langsung directive program melalui inpres. Misal, perbaikan sekolah, gak lelang lagi di APBD, lelang di pusat bentuknya begini. Jadi, dia bisa langsung mengawasi,” pungkasnya.
Isu pembatasan BBM subsidi mulanya disebut bakal berlaku pada 1 September 2024, lalu molor ke 1 Oktober 2024. Kendati, belum ada kejelasan resmi dari pemerintahan Presiden Jokowi apakah rencana ini berlanjut atau malah batal.
