Jakarta, mataberita.net — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bakal melibatkan ahli geologi untuk menetapkan lokasi lahan tambang batu bara yang kelak dikelola oleh Muhammadiyah.
Ia memastikan akan memberikan lokasi tambang terbaik untuk dikelola oleh Muhammadiyah dari lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
“Kan kita harus kasih yang terbaik, bos. Ini bukan seperti matematika satu tambah satu, dua. Saya panggil (ahli) geologi, baru saya cek. Jangan kita kasih yang tidak pas,” tutur Bahlil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/09/2024).
Ia pun masih mengkaji pemberian lahan bekas tambang PT Adaro Energy Indonesia Tbk atau PT Arutmin Indonesia (Arutmin) untuk organisasi keagamaan tersebut.
BACA JUGA : Kementerian Perhubungan Berencana Naikkan Tarif Tiket KRL
Tetapi, ia belum bisa merinci berapa luas lahan yang bakal diberikan kepada Muhammadiyah. Bahlil juga belum bisa membocorkan berapa kandungan batu bara di lahan tersebut.
Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi keagamaan yang mendapat Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain Muhammadiyah, Jokowi juga memberikan IUPK kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Berbeda dari Muhammadiyah, PBNU sudah menerima lahan kelola tambang dari Jokowi. Ormas keagamaan itu akan menggarap lahan tambang batu bara seluas 26 ribu hektare pada Januari 2025 mendatang.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan izin yang didapat organisasinya berada di lahan tambang bekas milik Kaltim Prima Coal (KPC). Mengutip website kelompok perusahaan milik Grup Bakrie, KPC merupakan salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan mereka.
“Lokasinya Di Kalimantan Timur, eks KPC (Kaltim Prima Coal) relinquish dari KPC. Luasannya 26 ribu hektare,” imbuh Gus Yahya usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.
