Home Daerah Nasional Internasional Ekonomi Infografis Sastra Science Olahraga Otomotif Teknologi Mataberita TV
Info Terkini : PT. Mata Digital Internasional, www.mataberita.net, independent dalam berita | PT. Mata Digital Internasional melalui website www.mataberita.net melayani Jasa Produksi dan Penayangan Film, Company Profile, Dokumenter, Talkshow, Monolog dan TVC | Selain itu juga melayani Management Artis, Penyanyi, Chef, Aktor, Aktris, Band dan lainnya | Kami juga melayani Konsultasi Hukum, Manajemen, Broadcasting dan lainnya | Ditambah pula melayani Pelatihan Berbagai Bahasa diantaranya Inggris, Indonesia, Jerman, Korea, Jepang, Mandarin, Arab dan sebagainya | Tak ketinggalan pun melayani Pelatihan atau Diklat Jurnalistik, Bahasa, Broadcasting, Public Speaking, Design, Desain Grafis, Editing, IT, Hukum dan sebagainya | Nah... Kami juga menjual berbagai produk makanan dan minuman seperti Pempek Palembang, Kue Semprong, Thai Tea, Green Tea, Espresso, Cappucino, Americano dan masih banyak lagi | Yang suka berbusana Batik khas Pekalongan juga bisa memesan ke Kami yaaa... | Alami kendala Kompor Gasnya juga bisa dilayani oleh Kami | So kunjungi terus website kami di www.mataberita.net | Upz sampai lupa deh, hubungi Kami bisa ke (021) 89229850 atau bisa datang ke Jl. Kav. H. Umar II no 319, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi yaaa...| Kami juga melayani by seluler WhatsApp dengan menugaskan PIC Ayu Yulia Yang di 08567971900 | Percayakan Kami sebagai Mitra, Partner dan Relasi Anda...

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ungkap Jumlah Anggaran Belanja Daerah Boros

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ungkap Jumlah Anggaran Belanja Daerah Boros

Jakarta, mataberita.net — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap jumlah anggaran belanja daerah yang tidak efektif dan efisien alias boros.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan total belanja daerah yang tidak efektif dan efisien itu mencapai Rp141 triliun.

“Ketidakefisienan ini cukup tinggi, rata-ratanya masih 53 persen. Ini senang enggak senang, saya harus sampaikan kepada teman-teman semua di daerah,” tuturnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di SICC, Bogor, pada Kamis (07/11/2024).

Ia mengatakan BPKP sudah mengetahui biang kerok anggaran Rp141 triliun itu bisa dibelanjakan secara tidak efisien.

BACA JUGA : Zulhas Buka Suara Terkait Kasus Korupsi Impor Gula

Biang kerok pertama, buruknya perencanaan penggunaan anggaran. Yusuf mengatakan banyak pemerintah daerah yang membuat perencanaan belanja tanpa disertai ukuran dan pedoman yang jelas.

Kedua, ketidakjelasan indikator kinerja pemerintahan daerah. Selama ini, organ di pemerintahan daerah kinerjanya selalu didasarkan pada jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan dari sebuah pelaksanaan kegiatan.

Tidak pernah katanya, indikator kinerja itu diukur dari hasil penggunaan anggaran.

“Indikator kinerjanya ini masih berulang sampai 20 tahun yang lalu orientasinya masih output dan sebagainya ukurannya masih jumlah dokumen jumlah laporan jumlah kegiatan tidak kepada masalah outcome. Sehingga tidak bisa dikaitkan logika program dengan pencapaian outcome yang ingin dicapai,” ujarnya.

Tak hanya buruk dalam hal belanja. BPKP kata Yusuf juga melihat kinerja daerah dalam mendorong kemandirian fiskal mereka juga buruk. BPKP menyebut kebijakan daerah dalam membuat pedoman dan penetapan pengembangan potensi pajak, termasuk pengelolaannya masih acakadul.

“Hasil perhitungan kami secara sampel ya, beberapa daerah sebenarnya kita melihat masih ada ruang untuk penetapan target yang lebih tinggi. Masih ada ruang potensi PAD yang bisa kita gali. Ini rata-rata di 2024 kita menghitung masih ada potensi 16,88 persen. Itu hanya pada beberapa PAD saja, tidak semua PAD,” imbuhnya.

Leave a Reply