Jakarta, mataberita.net — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengumpulkan 17 pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk membahas pengentasan kemiskinan.
Ada nama-nama, seperti Menkeu Sri Mulyani hingga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini dalam undangan rapat tertutup itu.
Tetapi, tak semuanya ikut konferensi pers usai acara dengan memilih pulang melalui pintu lain.
“Menjadi bagian integral dari instruksi presiden (inpres) yang akan segera keluar untuk bergerak bersama-sama dalam satu rangkaian kegiatan penanggulangan kemiskinan dan mengatasi kemiskinan ekstrem,” terang Cak Imin dalam Konferensi Pers di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, pada Jumat (14/03/2025).
BACA JUGA : Tunjangan Guru ASN Kini Bakal Langsung di Transfer ke Rekening Pribadi
Ia membedah dua sasaran utama Presiden Prabowo Subianto. Pertama, mencatatkan nol kemiskinan ekstrem paling lama di 2026.
Sedangkan yang kedua adalah menekan jumlah kemiskinan ke 4,5 persen pada 2029. Cak Imin mencatat warga miskin saat ini masih 24,8 juta alias 8,7 persen dari total penduduk Indonesia.
Pria yang juga ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu turut menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menyebut pemerintah bakal terus memvalidasi data tunggal itu agar seluruh program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran.
Selain itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menjelaskan bahwa kerangka besar dan strategi yang akan ditempuh dirumuskan olehnya dan tim. Ia menyebut nantinya Menko Cak Imin yang akan mengoordinasikan upaya pengentasan kemiskinan itu di lapangan.
“Nanti kami akan diskusikan dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya 17 yang sudah dikumpulkan oleh Kemenko PM ini. Sehingga itu nanti menjadi payung konsepsinya,” tutur Budiman.
“Menjadi payung bagi data (DTSEN) yang sudah dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan ini bisa menjadi kontribusi di dalam rangka (penerbitan) inpres (pengentasan kemiskinan),” sambungnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan bahwa DTSEN versi awal sudah rampung per 3 Februari 2025. Ini sejalan dengan terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
“Tentunya karena kita memahami data sosial manusia itu pasti kan dinamikanya ada dan cepat. Mungkin tidak hanya harian, tetapi juga (setiap) jam akan berubah. Setiap tiga bulan akan kami update (DTSEN),” pungkas wanita yang akrab disapa Winny itu.
