Jakarta, mataberita.net — Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan beras yang mengalami pengurangan takaran bukan berasal dari Perum Bulog.
Ia menegaskan beras yang dikeluarkan oleh Bulog telah melalui proses penimbangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
“Enggak, kalau yang keluar dari Bulog dipastikan sesuai sama timbangan,” kata Arief di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Senin (24/03/2025).
Pernyataan ini merespons isu dugaan praktik kecurangan oleh oknum yang mengurangi volume beras sebelum dijual ke masyarakat.
Menurut dia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebelumnya telah menegaskan tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius dan meminta agar pelakunya dihukum tegas.
“Oh tadi Pak Menko ya, Pak Menko sampaikan dipenjarakan aja kalau yang ngurang-ngurangin timbangan beras,” ucap Arief.
Terkait apakah kecurangan ini dilakukan oleh produsen tertentu, Arief menyatakan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ia menekankan tugas tersebut berada di bawah kewenangan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.
BACA JUGA : Airlangga Hartarto Ungkap Alasan Perputaran Uang di 2025 Lebih Rendah
Arief juga memastikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Bulog memiliki takaran yang jelas, yaitu dikemas dalam ukuran 5 kilogram (kg). Sementara itu, untuk bantuan pangan bagi masyarakat, setiap paketnya memiliki berat 10 kg.
“Oh iya, iya. Jadi SPHP itu 5 kg. Kalau bantuan pangan 10 kg,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan terdapat sembilan pelaku usaha yang melakukan pengurangan volume beras pada 2025.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang menegaskan pihaknya memberikan sanksi administratif terhadap para pelaku.
“Yang sekarang 2025 aja ya. Ada sembilan (pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif),” tuturnya di Kemendag, Jakarta Pusat,pada Jumat (21/03/2025).
Dia membeberkan pelaku usaha yang mengurangi volume beras berasal dari daerah Kendal, Jawa Tengah; Jakarta Selatan; Kediri, Jawa Timur; Pangkalan Baru, Bangka Tengah; Pangkalpinang; Lumajang, Jawa Timur; Mojokerto, Jawa Timur; serta Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.
