Jakarta, mataberita.net — BPJS Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat untuk memperpanjang komitmen kerja sama keduanya dalam pemanfaatan data kependudukan. Perpanjangan kerja sama ini merupakan yang keempat kalinya sejak pertama kali terjalin pada 2013 silam.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Teguh Setiabudi.
Teguh pun mengapresiasi inisiatif BPJS Ketenagakerjaan sebagai lembaga pertama yang memanfaatkan data kependudukan milik Dirjen Dukcapil. Ia menyebut BPJS Ketenagakerjaan memiliki akses data yang sangat besar, dengan rata-rata 240 ribu akses per hari dalam 10 hari terakhir.
“BPJS Ketanagakerjaan bukan hanya menjadi yang pertama, tapi juga menjadi salah satu lembaga dengan pengguna yang aksesnya sungguh sangat besar. Kami juga tentu saja akan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kami kepada lembaga pengguna, utamanya BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Teguh.
Sementara itu, Anggoro menambahkan hingga saat ini sudah semakin banyak pekerja yang merasakan kemudahan akses layanan BPJS Ketenagakerjaan melalui berbagai kanal, seperti Kantor Cabang, layanan berbasis web (Lapak Asik), dan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
Menurutnya, seluruh layanan tersebut memanfaatkan akses data Dukcapil. JMO sendiri, dengan layanan Face Recognition Dukcapil, telah diakses sebanyak 2,1 juta kali selama 2024.
“Ini rasanya sebuah kolaborasi yang sangat baik karena tujuan akhir kita tentu saja adalah bagaimana kita bisa punya manfaat bagi para pekerja,” ujar Anggoro.
BACA JUGA : Faisal Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Libatkan UMKM Dalam Program Makan Bergizi Gratis
Adapun dalam PKS terbaru ini, kedua pihak sepakat untuk mengembangkan kolaborasi melalui pemanfaatan data Identitas Kependudukan Digital (IKD). Diharapkan kolaborasi ini dapat mempermudah proses verifikasi dan pendaftaran yang di era transformasi digital ini menjadi sebuah keharusan.
“Harapannya sinergi ini terus berjalan dengan baik, salah satunya dengan kolaborasi pemanfaatan layanan IKD yang memang kita juga harapkan mempermudah proses verifikasi dan pendaftaran,” imbuh Anggoro.
Selain kemudahan layanan, BPJS Ketenagakerjaan juga berharap dapat menyasar pemanfaatan data Dukcapil untuk perluasan kepesertaan. Terkhusus bagi para pekerja di sektor informal yang jumlah potensinya nya masih sangat besar.
“Pada akhirnya selain kemudahan layanan kita harapannya juga bisa melakukan penetrasi kepesertaan yang tinggi di sektor informal. Tentu saja hal ini tidak mungkin terjadi jika tidak ada dukungan dari Dukcapil. Dengan demikian diharapkan agar seluruh pekerja bisa terlindungi dan sejahtera,” pungkas Anggoro.
