Jakarta, mataberita.net — Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menilai kampus tak menjamin kualitas lulusannya. Klaim ini disampaikan Bahlil di hadapan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Ia bahkan menyindir kinerja lulusan Harvard University dalam menggaet investor ke tanah air.
“Ini adalah perbedaan (realisasi investasi) antara 2016-2019, itu pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Harvard. Dan 2019-2023 pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Papua,” katanya dalam Kuliah Umum IPDN yang disiarkan secara daring, pada Kamis (11/07/2024).
“Apa yang mau saya sampaikan? Kampus tidak menjamin kualitas seseorang mahasiswa atau praja (peserta didik IPDN). Kalian mau sekolah di manapun, di SMA pelosok manapun, ketika masuk di IPDN harus buktikan kalian adalah yang terbaik daripada orang yang ada di pusat-pusat ibu kota negara,” motivasi Bahlil kepada praja IPDN
Ia memang tak menyebut secara langsung siapa lulusan Harvard University yang ia maksud. Kendati, Kepala BKPM 2016-2019 adalah Thomas Lembong, yang memang jebolan Harvard.
Bahlil memamerkan bagaimana tren realisasi investasi terus meningkat setiap tahunnya, terutama di bawah kepemimpinannya. Misalnya, pada 2020 mencapai Rp826,3 triliun alias melebihi target Rp817,2 triliun.
BACA JUGA : Erick Thohir Ungkap Alasan Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM
Kemudian, naik kembali di 2021 mencapai Rp901 triliun (target Rp858,5 triliun), pada 2022 menembus Rp1.207 triliun (target Rp968,4 triliun), dan 2023 Bahlil mengumpulkan Rp1.418 triliun dari target Rp1.099 triliun. Sedangkan tahun ini, Kementerian Investasi/BKPM diminta Presiden Joko Widodo untuk mendatangkan Rp1.650 triliun.
Di samping itu, di era Thomas Lembong, investasi yang masuk ke Indonesia hanya di kisaran Rp600 triliun hingga sekitar Rp700 triliun.
Salah satu kebanggaan Menteri Investasi Bahlil di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo adalah hilirisasi, terutama nikel. Walau, Bahlil mengakui hilirisasi yang digencarkan Indonesia selama ini belum sepenuhnya adil.
“Pemerintah, kami yang mengeluarkan perizinan sekarang setiap investasi yang masuk, kita mewajibkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) betul-betul harus tertib. Jangan hanya investasi masuk, rakyatnya tidak diperhatikan,” ucapnya.
“Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini. Untuk pemerintahan pusat dan investor sudah sangat baik, tetapi dana transfer ke daerah, pemberdayaan pengusaha daerah, rakyatnya bagaimana? Belum maksimal,” pungkas Bahlil mengakui ‘dosa’ hilirisasi.
